by admin | Oct 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Skalanews – Kabupaten Bengkayang mendapatkan sanksi dari Kementerian Pekerjaan Umum karena rencana tata ruang wilayah yang dibuat sebelum tahun 2003 telah habis masa berlakunya sehingga harus diperbaiki.”RTRW kan memiliki masa berlaku selama 10 tahun,...
by admin | Oct 2, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan tentang penetapan masyarakat hukum adat terkait dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Hutan Adat....
by admin | Oct 2, 2014 | Pemetaan Partisipatif
www.shutterstock.comKota Jakarta. JAKARTA, KOMPAS.com — Potensi masalah akibat keberadaan gedung tinggi yang tidak didukung fasilitas memadai dapat diminimalkan jika aturan tata ruang diterapkan semestinya. Agar tak berlarut-larut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta...
by admin | Sep 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
(WOL Photo) MEDAN – DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk melakukan revolusi sistem agraria mengambil alih seluruh lahan eks HGU PTPN yang disinyalir telah dikuasai oleh beberapa oknum.Hal tersebut dikemukakan...
by admin | Sep 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) menemukan fakta, banyak perusahaan perkebunan sawit, memperluas lahan dengan membeli hasil tandan buah segar (TBS) dari petani yang dengan membuka kawasan hutan. Perusahaan membuat perjanjian dengan warga untuk menanam dan memberi...
by admin | Sep 28, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA) JAKARTA, GRESNEWS.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru saja mengunjungi tanggul raksasa Semangeum di Korea Selatan. Bendungan itu, kata Ahok, akan dijadikan referensi...
