by admin | Sep 8, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Harapan masyarakat Kabupaten Sintang untuk mendapatkan legalitas atas hutan adat harus pupus di tengah jalan. Pasalnya, wacana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Ulayat yang sempat diusulkan sejak tahun 2011 lalu terkesan mati suri. Kondisi ini sangat disesalkan...
by admin | Sep 7, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Medan, Seruu.com – Dalam menyelesaian Permasalahan Hak Masyarakat Hukum adat di Kawasan Sumatera, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelengarakan Inkuiri Nasional yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Jokowi-JK dalam menyelesaikan kasus...
by admin | Sep 5, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Tiga organisasi lingkungan di Indonesia, yaitu Greenpeace, Walhi dan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), mendesak pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kala, mengevaluasi izin perluasan kebun sawit di kawasan hutan. Tujuannya, menekan laju deforestasi hutan di...
by admin | Sep 4, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berhasil menyelesaikan dengar keterangan umum inkuiri nasional hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan regional Sulawesi. Kegiatan dengar keterangan umum itu berlangsung tiga hari, 27-29 Agustus...
by admin | Sep 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Surabayanews.co.id -Â Tinggal hitungan minggu lagi, acuan pembangunan tata ruang wilayah kota Surabaya segera terbit, dalam Perda rencana tata ruang wilayah kota Surabaya. Perda RT/RW ini sendiri sempat tertunda selama dua tahun lamanya. Sementara pengajuan sejumlah...
by admin | Sep 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Merdeka.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak, menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia. Hal ini terjadi akibat kesalahan tata ruang kota. Dia mencontohkan, untuk menempuh 100 kilometer di Indonesia...
