by admin | Aug 5, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pekanbaru – Menteri Kehutatan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk tiga provinsi sudah selesai yakni Riau, Sumatera Utara (Sumut) dan Papua Barat. Tata ruang ini tinggal diteken Presiden SBY.Demikian disampaikan...
by admin | Aug 5, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PUTUSSIBAU—Pro kontra masalah kawasan lindung terus terjadi, sehingga berdampak langsung pada terbatasnya ruang gerak masyarakat. Sementara aktivitas pertambangan di kawasan taman nasional dan lemahnya pengawasan dari pihak TNBK men jadi kekhawatiran banyak pihak....
by admin | Aug 4, 2014 | Pemetaan Partisipatif
SAMARINDA - Pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa lepas dari kebijakan atau political will pemerintahan lokal. Termasuk prosedur investasi, serta kemudahan dalam hal perizinan bagi pihak investor, untuk menanamkan modalnya. Semakin mudah urusan perizinan, maka...
by admin | Aug 2, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTAÂ – Konflik agraria bukanlah hal baru yang dihadapi masyarakat Indonesia. Melihat problematika pertanahan di tanah air sejak dulu, praktisi Pertanahan Indonesia Sri Rachma Chandrawati menyatakan Indonesia perlu melakukan revolusi mental agar pelayanan di...
by admin | Jul 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Surabayanews.co.id -Â Dengan dalih Perda nomor 5 tahun 2013 tentang menara telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya hingga saat ini belum dapat menata dengan sempurna sesuai dengan tata ruang dalam jarak aman. Ditemui sekitar 50 tower di sejumlah...
by admin | Jul 26, 2014 | Pemetaan Partisipatif
DEPOKÂ -Â Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia (UI) Prof Arie Sukanti Hutagalung menyatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 52, 53 atas nama Partono Wiraputra karena proses pembuatannya menggunakan akta...
