by admin | Jun 29, 2007 | Pemetaan Partisipatif
“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukanâ€. Hal ini dikemukakan oleh Direktur...
by admin | Jun 29, 2007 | Pemetaan Partisipatif
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi kunci atas penataan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo Moersidik, karena itu diperlukan harmonisasi UU PLH...
by admin | Apr 2, 2007 | Pemetaan Partisipatif
“RUU ini berbeda dengan UU No 24 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pada Menteri Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) sebagai koordinator dalam penyelenggaraan tata ruang,” katanya dalam seminar mengenai tata ruang yang diselenggarakan Pansus RUU tata...
by admin | Feb 14, 2007 | Pemetaan Partisipatif
Menurut UU No. 24 tahun 1992, tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang atau wadah, baik direncanakan maupun tidak. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan...
by admin | Feb 7, 2007 | Pemetaan Partisipatif
[wpdm_file id=6 desc=”true” ]
by admin | Jan 23, 2007 | Pemetaan Partisipatif
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Penataan ruang yang tepat merupakan salah satu upaya mitigasi...
