by admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Dalam penjelasannya, Joyo Winoto mengatakan dari berbagai pengalaman terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ternyata rencana tata ruang meskipun telah memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah, namun belum mampu menjadi pengendali perkembangan fisik dalam...
by admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
â€Kita belajar dari peraturan perundang-undangan terdahulu yang tak mengatur jelas sanksi bagi pelanggar penggunaan tata ruang. Dalam undang-undang (UU) ini nantinya ada sanksi pidana, baik bagi pelanggarnya maupun yang memberi izin,†ujar Menteri Pekerjaan Umum...
by admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto mengatakan hal itu di Semarang, Sabtu, pada acara Gerak Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain beberapa anggota DPR-RI Komisi V dan Komisi X, Gubernur Jawa...
by admin | Feb 10, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Kelompok kerja (pokja) layanan pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong (LP3G) adalah sebuah inisiatif bersama beberapa lembaga yang bekerja untuk membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh paska tsunami. Inisiatif ini awalnya dari program kerja yang...
by admin | Feb 10, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Pendahuluan Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, telah menimbulkan dampak yang demikian luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pesisir Aceh. Secara umum kerusakan tersebut meliputi prasana dan sarana...
by admin | Feb 9, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Sejak bulan April 2005, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor, bersama dengan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) melakukan pemetaan tata batas gampong dan tata guna lahan gampong. Pemetaan yang dilakukan menjadi dasar proses perencanaan gampong untuk...
