Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham)...
Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di Jawa
Laporan koalisi NGO Tanah Kita berjudul “Kapitalisme dan Krisis Ruang di Pulau Jawa: Siapa yang diuntungkan?” mengungkapkan adanya ketimpangan...
Masyarakat Desa Watutau Geruduk Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI...
Category - Pemetaan Partisipatif
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, akan segera mengkaji ulang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik...
KANALSATU – Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung soal lingkungan Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan laju deforestasi atau menyempitnya...
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antimafia Sumber Daya Alam (SDA) mengkritik Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional...
Lembaga Aset dan Prilaku Pejabat Sulteng (LAPPS) mensinyalir kasus illegal mining atau penambangan ilegal di Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh PT. Mutiara...
Jember (beritajatim.com) – Program reformasi agraria untuk nelayan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbengkalai. Program bernama Land...
Sabtu siang, 10 Januari 2015. Sekitar tiga puluhan warga mendatangi perkebunan sawit PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (PT. SPN). Mereka merupakan warga Desa...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mengatakan tetap menerima masukan berbagai pihak terkait wacana peleburan BP REDD+. Termasuk dari...
Sejak 2008, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan eksekusi lapangan, lahan 47.000 hektar di kawasan hutan lindung Register 40 Padang Lawas (Palas), Sumatera...
 BANGKAPOS.COM, BANGKA — Mengawali awal 2015, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengajukan 28 Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda sendiri...
 Hotel Jogja yang terus bertumbuh dinilai DPRD DIY tak lazim. Dewan menilai ada rekayasa izin pembangunan. Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY diminta tegas...
“Respon positif Sekab Andi Widjojanto terhadap usulan aktivis 98 dan POSPERA untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Penyelesaian Konflik Agraria...
Merdeka.com – Sengkarut pengajuan revisi alih fungsi kawasan hutan menjadi bukan hutan oleh Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun, terbukti dalam...