oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Pemetaan Partisipatif
Penegasan dan penetapan batas desa menjadi isu strategis untuk kepentingan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengingat penetapan batas desa ini menjadi hal yang sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya konflik batas desa, termasuk desa...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Koordinasi terakhir yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), pada hari Jum’at, 17 Maret 2023. Kemendagri diwakilkan oleh Friska, Ditjen Bina Pemdes. JKPP mengawali diskusi dan memberi tahu bahwa sebelumnya sudah...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Kunjungan kedua yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Dilaksanakan di tanggal 16 Maret 2023, berlokasi di Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW). PPBW diwakilkan oleh Elvira Hardiana, selaku Koordinator Bidang Batas...
oleh Admin | Mar 23, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
15-17 Maret 2023, JKPP menemani Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara dalam kunjungan ke Kementerian Desa (Kemendes), Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan ini merupakan satu langkah dalam pembaharuan informasi kepada...
oleh Admin | Feb 20, 2023 | Pemetaan Partisipatif
Rabu, 16 Februari 2023, berlokasi di Novotel Jakarta. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Perkumpulan HuMa mengadakan talkshow membahas kabar terbaru dari Peta Partisipatif...
