Peraturan Dirjen PSKL Teentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak

by admin | Mar 3, 2016 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_package id=’2068′]

Peraturan BIG No.3 Tahun 2016 Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

by admin | Feb 29, 2016 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_package id=’2064′]

Akomodir Kearifan Masyarakat Menjaga Hutan Bakal Perluas Kawasan Konservasi

by admin | Feb 29, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Pemerintah sedang merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Kehati) bahkan digabung dengan RUU Kekayaan Genetik, yang lama menggantung. Salah satu poin desakan buat revisi, yakni mengakomodir upaya konservasi oleh masyarakat (komunitas) adat maupun lokal....

Menteri Ferry: Konflik Lahan di Kalimantan Tumpang Tindih

by admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

TEMPO.CO, Banjarmasin- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengakui banyak konflik tumpang tindih lahan di Pulau Kalimantan. Menurut dia, sengketa lahan biasanya melibatkan masyarakat, korporasi, dan pemerintah...

Komnas HAM Proyeksi Konflik Agraria Meningkat

by admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproyeksi terampasnya hak ekonomi dan sosial akan semakin meningkat pada tahun ini dengan maraknya perampasan lahan untuk pembangunan. Ketua Komnas HAM Nur Kholis menuturkan jumlah...

Harus Dikaji Ulang, Kemen LHK Tolak Usulan Riau 1,1 Juta Hektar Masuk RTRWP

by admin | Feb 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Harapan Pemprov Riau agar usulan tambahan 1,1 juta hektar perubahan fungsi lahan di RTRP kandas. Kemen LHK menolak dan minta dilakukan kaji ulang. Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mengaku saat ini Pemprov Riau sedang...