oleh admin | Jan 30, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Melalui Peraturan Presiden No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
BALIKPAPAN – Hingga tahun ini, tren investasi di Balikpapan diperkirakan belum menunjukkan banyak perubahan secara sektoral. Namun, dengan jenuhnya kawasan pusat kota, arah pembangunan akan lebih banyak mengambil kawasan pinggiran. Kepala Badan Penanaman Modal...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pertanahan Nasional dan Realestat Indonesia (REI) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah perumahan dan kawasan pemukiman, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dibangun oleh anggota REI di seluruh...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 BANGKAPOS.COM, — Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal ini mendesak dilakukan lantaran jumlah konflik sengketa lahan di terus meningkat tanpa ada penyelesaian konflik. Pada 2012, jumlah konflik agraria 198 kasus,...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
BENGKULU, KOMPAS.com – Aktivis Walhi Bengkulu, Feri Fadli, menagih janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres beberapa waktu lalu soal pendistribusian tanah untuk rakyat. “Presiden Joko Widodo saat kampanye menjanjikan akan mendistribusikan sembilan...
oleh admin | Jan 28, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sekitar pukul 10.00 Wib hari Selasa (27/1) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapat kunjungan dari anggota komisi II dan III DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel.         AZUBA, Palangka Raya KOTA Palangka Raya sempat diisukan bakal menjadi Ibu...
