oleh admin | Jan 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka. Kurnia Warman, Dosen Hukum...
oleh admin | Jan 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Merdeka.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, hak utama bagi sebuah kepemilikan lahan hanyalah kepada masyarakat yang sudah menempati sebuah lahan dalam masa lebih dari 10 tahun. Hal itu diutarakannya, ketika...
oleh admin | Jan 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, (PRLM).-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan siap terbitkan kebijakan bagi masyarakat adat yang telah menempati suatu tanah hingga puluhan tahun. Ferry mengungkapkan, penerbitan surat tanah yang ditempati...
oleh admin | Jan 19, 2015 | Pemetaan Partisipatif
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO — Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Labuan Bajo saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah sebelumnya diproses di Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT untuk mendapat...
oleh admin | Jan 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
AMAN menilai, BP REDD+ bak alat diagnosis beragam masalah. Sedang bagi Greenpeace, badan ini bisa jadi agen akselerasi perubahan. Dalam masa ini, saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru ‘hidup’ dengan budaya Kementerian Kehutanan yang dipastikan...
oleh admin | Jan 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang fokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersedian lahan dengan target pembangunan. Ada lebih dari 5.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan...
