oleh admin | Jan 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perda itu semisal terkait peraturan peredaran minuman keras. JAKARTA, Jaringnews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengumumkan sudah melakukan evaluasi kinerja di kementerian yang dia pimpin dalam waktu 2 bulan semenjak dia menjabat. Hasilnya, sebanyak...
oleh admin | Jan 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Konflik antara pemerintah, pihak korporasi dan masyarakat adat terkait kepemilikan lahan bukan barang langka di Indonesia. Meski begitu, sengketa tersebut mengalami peningkatan. Apa sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya? Republika mewawancarai Direktur Eksekutif...
oleh admin | Jan 5, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Foto: ISTIMEWA YOGYAKARTA – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo akan jauh dari harapan jika pemerintah tak melaksanakan amanah Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan). “Sejak UU...
oleh admin | Jan 3, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, GATRAnews – Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Menurut Presidium Bamus Tani, Gunawan, di Jakarta, Sabtu (3/12),...
oleh admin | Jan 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Data Serikat Petani Indonesia (SPI), menyebutkan, Â sepanjang 2014, setidaknya 12 warga termasuk masyarakat adat di Sumatera Utara, divonis karena mempertahankan lahan mereka. Sedang penyumbang konflik agraria tertinggi tercatat dari lima kabupaten, yakni, Langkat,...
oleh admin | Des 31, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Sepanjang 2014, Â tak ada perubahan signifikan terkait perlindungan masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, belum berjalan di lapangan. Demikian salah satu poin penting Laporan Akhir Tahun Aliansi...
