oleh admin | Okt 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih menunggu putusan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait informasi soal peta dan data geospasial hutan Indonesia terbuka untuk publik. Salinan putusan itu diperlukan, selain sebagai bukti, juga bisa digunakan...
oleh admin | Okt 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah terus mendorong penggunaan kebijakan satu peta (one map policy) untuk mendukung program pembangunan nasional. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)...
oleh admin | Okt 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bogor – Badan Informasi Geospasial (BIG) terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghindari tumpang tindih data dalam perencanaan tata ruang. Dari target 85 pembuatan peta tematik yang disinkronkan dengan peta dasar BIG hingga...
oleh admin | Okt 7, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan inisiatif DPRD Bulungan, diperkirakan disahkan akhir tahun ini. Raperda inisiatif DPRD Bulungan itu bertujuan untuk memberikan jaminan...
oleh admin | Okt 6, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta (ANTARA News) – Ujang (40) hanya bisa mengais-ngais sisa rumahnya yang habis terbakar akibat kerusuhan yang terjadi Nagari Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akhir Juli. Ia berharap masih ada barang-barangnya...
