Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman
Menteri Ferry: Konflik Lahan di Kalimantan Tumpang Tindih

Menteri Ferry: Konflik Lahan di Kalimantan Tumpang Tindih

oleh admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

TEMPO.CO, Banjarmasin- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengakui banyak konflik tumpang tindih lahan di Pulau Kalimantan. Menurut dia, sengketa lahan biasanya melibatkan masyarakat, korporasi, dan pemerintah...
Komnas HAM Proyeksi Konflik Agraria Meningkat

Komnas HAM Proyeksi Konflik Agraria Meningkat

oleh admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproyeksi terampasnya hak ekonomi dan sosial akan semakin meningkat pada tahun ini dengan maraknya perampasan lahan untuk pembangunan. Ketua Komnas HAM Nur Kholis menuturkan jumlah...

Harus Dikaji Ulang, Kemen LHK Tolak Usulan Riau 1,1 Juta Hektar Masuk RTRWP

oleh admin | Feb 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Harapan Pemprov Riau agar usulan tambahan 1,1 juta hektar perubahan fungsi lahan di RTRP kandas. Kemen LHK menolak dan minta dilakukan kaji ulang. Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mengaku saat ini Pemprov Riau sedang...
Hadapi MEA, Pemerintah Jamin Lindungi Lahan Masyarakat

Hadapi MEA, Pemerintah Jamin Lindungi Lahan Masyarakat

oleh admin | Feb 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Foto: Istimewa YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah masyarakat dari gempuran investor asing saat berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “MEA itu memudahkan orang luar untuk berinvestasi...
Sempat Tertunda, Perda Masyarakat Adat Enrekang Akhirnya Disahkan

Sempat Tertunda, Perda Masyarakat Adat Enrekang Akhirnya Disahkan

oleh admin | Feb 16, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Melalui Rapat Paripurna, Rabu (10/02/2016), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Masenrempulu Enrekang. Pengesahan ini...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress