Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman
Korporasi yang Beroperasi di Indonesia Belum Menghomati HAM. Kenapa?

Korporasi yang Beroperasi di Indonesia Belum Menghomati HAM. Kenapa?

oleh admin | Nov 13, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumsel dan Bupati OKI saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera...
Kabut Asap Berlalu, Bagaimana Penanganan Kesehatan Masyarakat?

Kabut Asap Berlalu, Bagaimana Penanganan Kesehatan Masyarakat?

oleh admin | Nov 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Beberapa hari terakhir, hujan mulai turun di Sumatera Selatan. Masyarakat yang sebelumnya marah karena terpapar kabut asap kini bersuka. Apakah persoalan ini mendadak sirna setelah datangnya hujan? Tentu saja belum. Pemerintah pasti memikirkan bagaimana menata hutan...
Hutan yang Didistribusikan untuk Masyarakat Adat Harus Tepat dan Benar. Mengapa?

Hutan yang Didistribusikan untuk Masyarakat Adat Harus Tepat dan Benar. Mengapa?

oleh admin | Nov 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Kabar baik menghampiri masyarakat adat wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat adat seluas 1,5 juta hektare. Akankah lahan tersebut benar-benar...
Pengakuan Hak Terabaikan, Landmark Sediakan Peta Wilayah Adat

Pengakuan Hak Terabaikan, Landmark Sediakan Peta Wilayah Adat

oleh admin | Nov 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia, hingga kini masih belum ada kepastian. Hak wilayah belum diakui hingga rentan terusir dan memunculkan konflik di mana-mana. Kondisi serupa ternyata terjadi di banyak negara di dunia. Sebenarnya, masyarakat adat...
Pemetaan Utuh NKRI Harus Tuntas Lebih Dulu – Sebelum Bentuk Provinsi Madura

Pemetaan Utuh NKRI Harus Tuntas Lebih Dulu – Sebelum Bentuk Provinsi Madura

oleh admin | Nov 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com Sebelum Madura membentuk provinsi sendiri, sebaiknya lebih dulu melakukan pemetaan utuh NKRI. Sehingga semuanya bisa menjadi gamblang. Sebab, menurut Idham Samawi, anggota Komisi II DPR, yang membidangi masalah pemerintahan termasuk...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress