oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PPLB adalah perencanaan penggunaan lahan yang menekankan pada proses partisipatif, menggunakan metode pemetaan partisipatif, dan perencanaan tata guna lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan provinsi harus mengakomodasi penuh Perencanaan Penggunaan...
oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kuasa pemerintah melakukan pengesahan aset pulau-pulau terluar nusantara diharapkan tetap menjamin hak masyarakat adat guna mengantisipasi konflik. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan sertifikasi tanah untuk kawasan perbatasan dan pulau terluar...
oleh admin | Mei 22, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PT Rimba Makmur Utama (RMU) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan 13 desa di sekitar konsesi di Kecamatan Kamipang dan Mandawai, Katingan, Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diharapkan mampu menghadirkan restorasi ekosistem hutan dan...
oleh admin | Mei 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (Antara/Prasetyo Utomo) Jakarta -‎ Di era reformasi yang disertai penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), konflik pertanahan (agraria) cenderung mengalami...
oleh admin | Mei 18, 2015 | Pemetaan Partisipatif
RMOL. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyaÂtakan hutan adat bukan hutan negara, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meÂlindungi masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap, putusan MK tersebut...
