Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman
Pemetaan Partisipatif Harus Menjamin Hak Masyarakat Adat

Pemetaan Partisipatif Harus Menjamin Hak Masyarakat Adat

oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Kuasa pemerintah melakukan pengesahan aset pulau-pulau terluar nusantara diharapkan tetap menjamin hak masyarakat adat guna mengantisipasi konflik. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan sertifikasi tanah untuk kawasan perbatasan dan pulau terluar...
Restorasi Hutan Kolaboratif, RMU Tandatangani Kesepahaman dengan 13 Desa

Restorasi Hutan Kolaboratif, RMU Tandatangani Kesepahaman dengan 13 Desa

oleh admin | Mei 22, 2015 | Pemetaan Partisipatif

PT Rimba Makmur Utama (RMU) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan 13 desa di sekitar konsesi di Kecamatan Kamipang dan Mandawai, Katingan, Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diharapkan mampu menghadirkan restorasi ekosistem hutan dan...
Konflik Agraria Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Mediasi

Konflik Agraria Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Mediasi

oleh admin | Mei 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (Antara/Prasetyo Utomo) Jakarta -‎ Di era reformasi yang disertai penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), konflik pertanahan (agraria) cenderung mengalami...
Pemerintah Belum Lindungi Masyarakat Adat Putusan MK Diabaikan

Pemerintah Belum Lindungi Masyarakat Adat Putusan MK Diabaikan

oleh admin | Mei 18, 2015 | Pemetaan Partisipatif

RMOL. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menya­takan hutan adat bukan hutan negara, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk me­lindungi masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap, putusan MK tersebut...
Presiden RI Janji Bentuk Tim Selidiki Masalah RTRW Riau

Presiden RI Janji Bentuk Tim Selidiki Masalah RTRW Riau

oleh admin | Mei 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Akibat adanya persoalan hukum dalam kasus revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang menjerat Annas Maamun (gubernur Riau non aktif), Presiden RI, Joko Widodo bakal membentuk tim untuk menyelidiki tingkat kepentingan RTRW Riau. Riauterkini – PEKANBARU...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress