Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Select Page
Menteri Ferry: Konflik Lahan di Kalimantan Tumpang Tindih

Menteri Ferry: Konflik Lahan di Kalimantan Tumpang Tindih

by admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

TEMPO.CO, Banjarmasin- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengakui banyak konflik tumpang tindih lahan di Pulau Kalimantan. Menurut dia, sengketa lahan biasanya melibatkan masyarakat, korporasi, dan pemerintah...
Komnas HAM Proyeksi Konflik Agraria Meningkat

Komnas HAM Proyeksi Konflik Agraria Meningkat

by admin | Feb 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproyeksi terampasnya hak ekonomi dan sosial akan semakin meningkat pada tahun ini dengan maraknya perampasan lahan untuk pembangunan. Ketua Komnas HAM Nur Kholis menuturkan jumlah...

Harus Dikaji Ulang, Kemen LHK Tolak Usulan Riau 1,1 Juta Hektar Masuk RTRWP

by admin | Feb 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Harapan Pemprov Riau agar usulan tambahan 1,1 juta hektar perubahan fungsi lahan di RTRP kandas. Kemen LHK menolak dan minta dilakukan kaji ulang. Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mengaku saat ini Pemprov Riau sedang...
Hadapi MEA, Pemerintah Jamin Lindungi Lahan Masyarakat

Hadapi MEA, Pemerintah Jamin Lindungi Lahan Masyarakat

by admin | Feb 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Foto: Istimewa YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah masyarakat dari gempuran investor asing saat berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “MEA itu memudahkan orang luar untuk berinvestasi...
Sempat Tertunda, Perda Masyarakat Adat Enrekang Akhirnya Disahkan

Sempat Tertunda, Perda Masyarakat Adat Enrekang Akhirnya Disahkan

by admin | Feb 16, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Melalui Rapat Paripurna, Rabu (10/02/2016), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Masenrempulu Enrekang. Pengesahan ini...
Training of Trainer (ToT) Pemetaan Partisifatif  SLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif)  Sulawesi Barat.

Training of Trainer (ToT) Pemetaan Partisifatif SLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif) Sulawesi Barat.

by admin | Feb 12, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Barat Mengadakan Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (ToT) Pemetaan Partisipatif dan Kegiatan ini dilaksanakan di Tasha Center Kabupaten Majene. Pelatihan ini dimulai tanggal 11 Februari 2016 dan dibuka secara resmi...

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

by admin | Feb 12, 2016 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_package id=’2035′]
Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Desa Wulungsari dan Plobangan Kabupaten Wonosobo

Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Desa Wulungsari dan Plobangan Kabupaten Wonosobo

by admin | Feb 10, 2016 | Pemetaan Partisipatif

  SLPP Wonosobo beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Wonosobo, memfasilitasi pelatihan pemetaan partisipatif di Desa Plobangan dan Desa Wulungsari. Pelatihan pemetaan partisipatif ini merupakan bagian dari upaya menyusun peta...
Menteri Lingkungan Norwegia Bahas Implementasi Kerja sampai Komitmen Dana Restorasi Gambut

Menteri Lingkungan Norwegia Bahas Implementasi Kerja sampai Komitmen Dana Restorasi Gambut

by admin | Feb 4, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Presiden Jokowi, saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Foto: Humas Pemkab OKI   Rabu(3/2/16), Menteri...
KARHUTLA: Masyarakat Adat Pertanyakan Penanganan Perkara Korporasi

KARHUTLA: Masyarakat Adat Pertanyakan Penanganan Perkara Korporasi

by admin | Feb 4, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Kabar24.com, JAKARTA—Kelompok masyarakat adat mendesak penegak hukum mempercepat proses persidangan para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun lalu, terutama di sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, sehingga publik dapat mengetahui...
KLHK Gulirkan Reformasi Agraria, Ini Catatan Seknas Jokowi

KLHK Gulirkan Reformasi Agraria, Ini Catatan Seknas Jokowi

by admin | Feb 4, 2016 | Pemetaan Partisipatif

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas JOKOWI) mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong realisasi alokasi tanah untuk masyarakat, terutama para petani....
TEKNOLOGI TERBARU Ini Fungsi Satelit Resolusi Penginderaan Jarak Jauh Bikinan Lapan

TEKNOLOGI TERBARU Ini Fungsi Satelit Resolusi Penginderaan Jarak Jauh Bikinan Lapan

by admin | Feb 3, 2016 | Pemetaan Partisipatif

Teknologi terbaru satelit resolusi penginderaan jarak jauh buatan Lapan ternyata memiliki banyak manfaat. Harianjogja.com, JAKARTA — Lembaga Penelitian Antariksa Nasional (Lapan), menyerahkan data satelit resolusi tinggi kepada Instansi Pemerintah dan Pemda serta...
« Older Entries
Next Entries »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress