by admin | Aug 6, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Konflik warga dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kerap terjadi. Foto: Dokumen Serikat Tani Kubu Raya Konflik warga dengan perusahaan perkebunan sawit kembali terjadi. Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, seorang warga Ketungau...
by admin | Aug 6, 2014 | Pemetaan Partisipatif
(Foto: ilustrasi) KONFLIK lahan selalu menjadi permasalahan dalam ranah agraria yang kerap terjadi di berbagai tempat, tidak sedikit kasus semacam ini terkadang dikelola oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kasus yang terjadi. Kasus...
by admin | Aug 6, 2014 | Pemetaan Partisipatif
POS KUPANG.COM, RUTENG -Â Ruteng sebagai Ibukota Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum memiliki rencana detail tata ruang kota (RDTRK). Akibatnya, banyak bangunan milik masyarakat, swasta, maupun milik pemerintah dibangun tanpa kejelasan tempat. Rencana detail...
by admin | Aug 5, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pekanbaru – Menteri Kehutatan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk tiga provinsi sudah selesai yakni Riau, Sumatera Utara (Sumut) dan Papua Barat. Tata ruang ini tinggal diteken Presiden SBY.Demikian disampaikan...
by admin | Aug 5, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PUTUSSIBAU—Pro kontra masalah kawasan lindung terus terjadi, sehingga berdampak langsung pada terbatasnya ruang gerak masyarakat. Sementara aktivitas pertambangan di kawasan taman nasional dan lemahnya pengawasan dari pihak TNBK men jadi kekhawatiran banyak pihak....
by admin | Aug 4, 2014 | Pemetaan Partisipatif
SAMARINDA - Pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa lepas dari kebijakan atau political will pemerintahan lokal. Termasuk prosedur investasi, serta kemudahan dalam hal perizinan bagi pihak investor, untuk menanamkan modalnya. Semakin mudah urusan perizinan, maka...
by admin | Aug 2, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTAÂ – Konflik agraria bukanlah hal baru yang dihadapi masyarakat Indonesia. Melihat problematika pertanahan di tanah air sejak dulu, praktisi Pertanahan Indonesia Sri Rachma Chandrawati menyatakan Indonesia perlu melakukan revolusi mental agar pelayanan di...
by admin | Jul 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Surabayanews.co.id -Â Dengan dalih Perda nomor 5 tahun 2013 tentang menara telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya hingga saat ini belum dapat menata dengan sempurna sesuai dengan tata ruang dalam jarak aman. Ditemui sekitar 50 tower di sejumlah...
by admin | Jul 26, 2014 | Pemetaan Partisipatif
DEPOKÂ -Â Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia (UI) Prof Arie Sukanti Hutagalung menyatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 52, 53 atas nama Partono Wiraputra karena proses pembuatannya menggunakan akta...
by admin | Jul 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif
LENSAINDONESIA.COM: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya tahun 2012-2023 saat ini sudah dikirim Pemkot Surabaya ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk ditindaklanjuti. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, surat...
by admin | Jul 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Hotel Fave Wahim Hasyim, JKPP bersama anggota GDN lain yang terdiiri dari Sawit Watch, Huma, KpSHK, JATAM, KPA, FWI dan Buka Peta  telah melaunching sistem geodata CSO terbaru terkait pendataan konflik agraria dan sumber daya...
by admin | Jul 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
BOGOR (Pos Kota) – Perizinan menjadi salah satu masalah krusial di Kota Bogor. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang Kota Bogor, Walikota Bogor Bima Arya menggelar Forum Konsultasi Publik Untuk Pengelolaan Tata Ruang, Rabu (23/7). Forum yang selenggarakan...
