oleh admin | Feb 14, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Konflik lahan dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, terus meningkat dari waktu ke waktu menjadi indikasi reforma agraria belum berjalan. UU Pokok Agraria (UUPA), yang diharapkan bisa menjawab persoalan pun bak dikebiri dengan kemunculan UU sektoral. Demikian...
oleh admin | Feb 13, 2014 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Pemberian izin membukaan lahan perkebunan, hutan tanam industri, dan pertambangan telah menyingkirkan hak masyarakat adat dan lokal. Keluarnya kebijakan penataan ruang dari Kementerian Kehutanan melalui SK 936/Menhut-II/2013, masih...
oleh admin | Feb 9, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Ratusan warga dari delapan desa memblokir jalan-jalan masuk utama ke perkebunan sawit, PT Salonok Ladang Mas (SLM), anak usaha Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (5/2/14). Mereka dari desa-desa,...
oleh admin | Feb 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Kupang – Masyarakat Kabupaten Negekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), berharap Gubernur NTT Frans Lebu Raya turun tangan mengatasi sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Toto-Tanajea dan Kawa-Labo di Kabupaten Nagekeo. Perseteruan di antara kedua kubu semakin...
oleh admin | Feb 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pembuatan Peta Indikatif Wilayah Adat akan membuka konflik yang ada antara masyarakat dan pengusaha.Tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan kerap memicu konflik antara perusahaan semisal perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat. Keprihatinan tentang tumpang...
oleh admin | Feb 2, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Lembaga Kerapatan Adat Melayu Pelalawan baru saja menggelar rapat kerja. Salah satu keputusannya adalah membentuk tim perumusan Perda tentang adat istiadat, pemangku adat dan hutan tanah ulayat.LAM Pelalawan Bakal Ajukan Rumusan Ranperda Adat Istiadat...
oleh admin | Feb 1, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAMBI- Ratusan ribu hektar lahan di Provinsi Jambi saat ini hak pengelolaannya dikuasai sejumlah pihak. Hal ini diakui Gubernur Jambi kala membuka Musyawarah Besar Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Kamis (30/1). “Saat ini hutan adat sebanyak 34 lokasi...
oleh admin | Feb 1, 2014 | Pemetaan Partisipatif
MAKASSAR, FAJAR — Potensi tambang emas dan biji besi Sulsel sangat luar biasa. Namun sayangnya potensi ini belum tergali lantaran pemerintah pusat belum merampungkan dasar hukum tambang daerah.    Kepala bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral Dinas...
oleh admin | Jan 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Bogor (Antaranews Bogor) – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) memandang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) makin mempercepat perampasan tanah dan meningkatnya eskalasi konflik agraria.“MP3EI akan mempercepat...
oleh admin | Jan 15, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Suasana Pulau Bangka kembali mencekam. Silang pendapat antara warga Desa Kahuku dengan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) tak bisa terhindarkan. Pekerja tambang mulai datang, bahkan didampingi brimob melakukan pengukuran lahan. Warga tetap menolak operasi tambang di pulau...
oleh admin | Jan 15, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Penangkapan empat warga Adat Banding Agung di Kabupaten Kaur Bengkulu dalam operasi gabungan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada 21-23 Desember 2013, dinilai cacat hukum. Sebanyak 15 advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat...
oleh admin | Jan 10, 2014 | Pemetaan Partisipatif
TEMPO.CO, Mojokerto–Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta segera menyusun tata ruang untuk Trowulan dan menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).”Setelah Kemendikbud menetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional,...
