by admin | Mar 17, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai  hutan adat bukan hutan negara. Kabupaten ini berencana membuat  peraturan daerah guna melindungi hak-hak masyarakat adat. “Kita akan...
by admin | Mar 13, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Jum’at, 14/02/14  Kegiatan Lokakarya dengan Tema “Perencanaan Tataguna Lahan Partisipasif†di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalteng. Acara yang didanai Pokker SHK tersebut menghadirkan narasumber dari tim JKPP Bogor dan peserta dari 9 desa di Kecamatan...
by admin | Mar 4, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Proses pemetaan yang dilakukan oleh kaum tani yang tergabung dalam HITAM BARA ( Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). Dilakukan sebagai upaya untuk pengajuan sertifikasi tanah Negara Eks HGU Perkebunan PT Pakisadji banyumas. Dimana posisi kasus saat ini HGU tersebut...
by admin | Mar 3, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Ratusan petani aksi protes menolak kriminalisasi yang kerap dialami mereka kala berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah. Satu contoh, penetapan tersangka 12 petani kemenyan, Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara...
by admin | Feb 28, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Putussibau, kunjungan JKPP (baca; Jaringan Kerja Pemetaan P artisipatif ) yang didampingi Lanting Borneo ke DPMU Kapuas Hulu, Senin ( 25/02/2014). Pertemuan tersebut untuk berkoordinasi dan diskusi program pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan ForClime di wilayah...
by admin | Feb 26, 2014 | Pemetaan Partisipatif
MUARABULIANÂ – Konflik PT Asiatick Persada (AP) dengan warga SAD dan para petani di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, akhir-akhir ini menjadi pembahasan menarik. Dan konflik warga SAD yang ada di Kecamatan Bajubang, kemungkinan akan menjadi boomerang pada...
by admin | Feb 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan HakMasyarakat Hukum Adat (PPHMHA)...
by admin | Feb 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAMBI, SACOM -Â Banyak tanah adat sudah dirampas perusahaan-perusahaan. BPN RI diminta memetakannya, dan mengembalikannya kepada masyarakat adat. Demikian dinyatakan Ketua tim kunjungan kerja Pansus RUU PPHMHA, Herman Kadir, saat mendengarkan aspirasi masyarakat adat...
by admin | Feb 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAMBI – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI, Senin (24/2), melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak Pemprov Jambi, yang diwakili Sekda Provinsi Jambi, Syahrasaddin. Pertemuan ini dimaksudkan agar mendapat masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
by admin | Feb 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Kala banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi, pemerintah Indonesia, justru makin masif merencanakan pertambangan maupun pembangunan PLTU batubara. Padahal, penggunaan batu bara sangat merusak lingkungan dan manusia. Lauri...
by admin | Feb 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
 Puluhan kapal nelayan dari beberapa desa di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), berjaga di perairan Bangka sejak Selasa (18/2/14).Mereka rela libur tak mencari ikan demi menjaga lingkungan dari ancaman perusahaan tambang PT Mikro...
by admin | Feb 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
BANJARMASIN–Dari 845 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalsel ternyata hanya 331 IUP yang mendapatkan sertifikat Clear and Clean (CNC) dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Masih banyaknya perusahan batu bara...
