oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 BANGKAPOS.COM, — Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal ini mendesak dilakukan lantaran jumlah konflik sengketa lahan di terus meningkat tanpa ada penyelesaian konflik. Pada 2012, jumlah konflik agraria 198 kasus,...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
BENGKULU, KOMPAS.com – Aktivis Walhi Bengkulu, Feri Fadli, menagih janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres beberapa waktu lalu soal pendistribusian tanah untuk rakyat. “Presiden Joko Widodo saat kampanye menjanjikan akan mendistribusikan sembilan...
oleh admin | Jan 28, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sekitar pukul 10.00 Wib hari Selasa (27/1) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapat kunjungan dari anggota komisi II dan III DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel.         AZUBA, Palangka Raya KOTA Palangka Raya sempat diisukan bakal menjadi Ibu...
oleh admin | Jan 27, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Selain masyarakat adat Rejang, masyarakat adat di pulau Enggano Bengkulu, juga sedang mendorong pengakuan hutan adat yang dimungkinkan lewat aturan yang ada dalam hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012 telah membuka ruang bagi pengakuan kawasan hutan...
oleh admin | Jan 26, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Kerja, kerja, kerja itulah yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya alias menteri yang tergabung dalam kabinet kerja. Salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang mempunyai program 100 hari...
