Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman

Pandangan JKPP terkait Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

oleh admin | Jan 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Konflik agraria di indonesia merupakan akumulasi dari ketimpangan dan ketiadakadilan dalam pemanfaatan dan pengelolan sumber daya alam. Akar masalah penyebabkan terjadinya persoalan agraria di indonesia yaitu kerangka dasar pembangunan di indonesia yang condong...

Menteri Agraria/Kepala BPN Janji Selesaikan Sengketa Tanah Karawang

oleh admin | Jan 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif

RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, berjanji akan memfokuskan penyelesaian masalah agraria, termasuk sengketa lahan seluas 350 Ha di Telukjambe, Karawang. Hal itu ditegaskan Ferry di hadapan delegasi warga yang mewakili para korban...
Banjir, Persoalan Lingkungan yang Masih Menghantui Aceh

Banjir, Persoalan Lingkungan yang Masih Menghantui Aceh

oleh admin | Jan 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Banjir yang melanda Aceh pada Desember 2014 lalu, tidak hanya merendam 73 kecamatan di tujuh kabupaten yang menyebabkan 120.966 warga mengungsi. Namun juga membuat tambak masyarakat di sejumlah daerah seluas 40.884 hektar rusak dan gagal panen. Gubernur Aceh, Zaini...
Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli

Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli

oleh admin | Jan 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka. Kurnia Warman, Dosen Hukum...
Menteri Agraria janji tuntaskan kasus-kasus perebutan tanah adat

Menteri Agraria janji tuntaskan kasus-kasus perebutan tanah adat

oleh admin | Jan 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Merdeka.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, hak utama bagi sebuah kepemilikan lahan hanyalah kepada masyarakat yang sudah menempati sebuah lahan dalam masa lebih dari 10 tahun. Hal itu diutarakannya, ketika...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress