oleh admin | Jan 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, (PRLM).-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan siap terbitkan kebijakan bagi masyarakat adat yang telah menempati suatu tanah hingga puluhan tahun. Ferry mengungkapkan, penerbitan surat tanah yang ditempati...
oleh admin | Jan 19, 2015 | Pemetaan Partisipatif
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO — Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Labuan Bajo saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah sebelumnya diproses di Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT untuk mendapat...
oleh admin | Jan 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
AMAN menilai, BP REDD+ bak alat diagnosis beragam masalah. Sedang bagi Greenpeace, badan ini bisa jadi agen akselerasi perubahan. Dalam masa ini, saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru ‘hidup’ dengan budaya Kementerian Kehutanan yang dipastikan...
oleh admin | Jan 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang fokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersedian lahan dengan target pembangunan. Ada lebih dari 5.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan...
oleh admin | Jan 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berjanji akan menyelesaikan konflik masyarakat adat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan terkait Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. “Ibu Siti...
