oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen) Pembangunan Daerah (Bangda), Nita Sosiawati, meminta untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa sesuai rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 melalui...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Ford Foundation dan mitra pembangunan lainnya, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Partisipatif Batas Desa di...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Pemetaan Partisipatif, Perencanaan Ruang Partisipatif
Penegasan dan penetapan batas desa menjadi isu strategis untuk kepentingan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengingat penetapan batas desa ini menjadi hal yang sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya konflik batas desa, termasuk desa...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Koordinasi terakhir yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), pada hari Jum’at, 17 Maret 2023. Kemendagri diwakilkan oleh Friska, Ditjen Bina Pemdes. JKPP mengawali diskusi dan memberi tahu bahwa sebelumnya sudah...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Kunjungan kedua yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Dilaksanakan di tanggal 16 Maret 2023, berlokasi di Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW). PPBW diwakilkan oleh Elvira Hardiana, selaku Koordinator Bidang Batas...
oleh Admin | Mar 23, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
15-17 Maret 2023, JKPP menemani Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara dalam kunjungan ke Kementerian Desa (Kemendes), Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan ini merupakan satu langkah dalam pembaharuan informasi kepada...
oleh Admin | Feb 23, 2023 | Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Rabu, 22 Februari 2023 JKPP, bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengadakan “Sosialisasi Program Pelatihan dan Magang Pemetaan Partisipatif FISIP UIN Raden Fatah” via Zoom Meetings. Kegiatan...
oleh Admin | Feb 20, 2023 | Berita
Rabu, 16 Februari 2023, berlokasi di Novotel Jakarta. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Perkumpulan HuMa mengadakan talkshow membahas kabar terbaru dari Peta Partisipatif...
oleh Admin | Des 23, 2022 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Kamis, 22 Desember 2022, JKPP melakukan audiensi ke Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P4K). Audiensi ini membahas terkait wilayah kelola masyarakat (adat dan lokal) di pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemetaan ruang untuk pelestarian...
oleh Admin | Nov 28, 2022 | Berita
Jum’at, 25 November 2022, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menghadiri Bhumandala Award 2022 yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial. Bhumandala award ini sebagai penghargaan terhadap upaya membangun simpul...
oleh Admin | Nov 25, 2022 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Rabu, 21 September 2022, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) diundang oleh Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan – Kementerian Desa (kemendes), Muh. Fachri, S.STP, M.Si, dalam diskusi penyusunan modul tata ruang desa. Pada diskusi tersebut,...
