oleh admin | Mar 31, 2015 | Pemetaan Partisipatif
SLUP – Sustainable Land Use Planning atau perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang megarusutamakan masyarakat adat/lokal sebagai pelaku. SLUP menegaskan perencanaan wilayah berdasarkan sistem kelola...
oleh admin | Mar 31, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Apa itu SLUP ? SLUP – Sustainable Land Use Planning atau perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang megarusutamakan masyarakat adat/lokal sebagai pelaku. SLUP menegaskan perencanaan wilayah...
oleh admin | Mar 24, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis (19/3/15), KPK bersama 29 kementerian dan lembaga negara, serta 12 pemerintah provinsi menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) di Istana Negara. MoU ini mencakup penyelamatan...
oleh admin | Mar 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hutan yang terbabat karena izin. Pemerintah memastikan moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan diperpanjang. Foto: snadi/JMGR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan kebijakan moratorium izin di hutan dan lahan gambut yang bakal berakhir Mei 2015,...
oleh admin | Mar 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
a Jakarta — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengintegrasikan pemetaan partisipatif ke dalam kebijakan Satu Peta (one map policy) yang telah diinisiasi pemerintah sejak era kepemimpinan mantan Presiden...
oleh admin | Mar 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Petani membajak sawah secara konvensional. Agenda Nawacita mengagendakan pembangunan pertanian dari pinggiran. Foto: Aji Wihardandi Seperti yang tertuang dalam agenda kerja Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Nawa Cita, maka membangun Indonesia...
oleh admin | Mar 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Presiden Joko Widodo berkomitmen akan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat adat, dari pengakuan hak sampai merivisi beragam aturan yang menyulitkan. Namun, hingga kini tampaknya baru sebatas janji, karena belum ada implementasi di lapangan. Hak masyarakat...
oleh admin | Mar 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006...
oleh admin | Mar 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomia Sofyan Djalil mengatakan, rapat koordinasi (rakor) membahas tentang one map policy di kantor Kemenko Perekonomian yang seharusnya hari ini ditunda, karena ada rapat intern di Istana Negara. Rakor one map policy ini,...
oleh admin | Mar 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Tak kurang dari 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service (PES) Consortium atau Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, telah difasilitai untuk mengikuti program penurunan emisi karbon berbasis masyarakat. Dalam...
oleh admin | Mar 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Malam itu, 15 Juni 2013. Bunyi mesin mobil memecah kesunyian Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Markus Ilun segera keluar rumah. Sorot lampu mobil membuat silau mata. Empat orang turun dari mobil. Markus, sang ketua...
oleh admin | Mar 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Izin pertambangan menjamur di berbagai daerah, tak ketinggalan di Maluku Utara. Parahnya, izin-izin ini tak mengindahkan keberadaan masyarakat adat. Tak pelak, setengah luas daratan provinsi yang menjadi pertambangan ini sebagian di wilayah masyarakat adat. Kehidupan...
