oleh admin | Mar 4, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak pada 25 Januari 2013 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/1375-HK/2013 yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Melalui...
oleh admin | Feb 25, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kedatangan Deputi III Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimanfaatkan Pemprov Riau untuk pertanyakan pengesahan RTRW. Kunjungan sebenarnya untuk untuk Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bersama. Riauterkini – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau...
oleh admin | Feb 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
POS KUPANG.COM, RUTENG — Perambahan tujuh kawasan hutan lindung oleh warga terus berlangsung. Mereka membangun pemukiman dan membuka ladang menanam jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian dan tanaman kopi. “Yang paling parah hutan Meler Kuwus di Kecamatan...
oleh admin | Feb 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kesabaran Prapto Hartono dan ribuan warga desa dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, membuncah pada Selasa (17/02/ 2015). Sekitar pukul 08.00 mereka memblokir jalan di pertigaan Dusun Candi Purwobinangun, Desa...
oleh admin | Feb 19, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Koalisi masyarakat sipil mengkritisi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena dinilai tak mencerminkan aspek keadilan yang hanya menguntungkan investor besar dan mengancam lingkungan. Petani kecil dan masyarakat adat bakal makin terpinggirkan. “Kami berharap...
oleh admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Masyarakat adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengirim surat penolakan proses penyelesaian konflik warga dengan PT Borneo Mining Jaya, Â kepada Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Warga menilai, cara-cara penyelesaian cacat dan...
oleh admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan itu tampaknya belum dirasakan masyarakat adat yang hidup dalam ketidakpastian, karena hak-hak mereka belum terpenuhi, termasuk soal wilayah adat. AMAN mendesak, pemerintah segera merealisasikan satgas khusus...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
FERRY MURSYIDAN BALDAN/NET RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas empat kasus sengketa tanah yang menonjol, utamanya terkait hak rakyat. Kasus pertama yang dibahas terkait sengketa tanah antara...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELORÂ – Sejumlah catatan penting terkait evaluasi perencanaan tata kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah digenggam pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun Pemerintah...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta – Sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat di seluruh Indonesia menggantungkan nasib dan meminta pemerintah untuk mendaftarkan wilayah-wilayah adat mereka. Pengakuan ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia. Wilayah yang...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Komisi III DPR, sejak Rabu (11/2/15) hingga Kamis (12/2/15), ke berbagai wilayah di Sumatera Utara. Salah satu fokus, mempelajari eksekusi hutan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas, sudah delapan tahun menggantung padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Hutan...
oleh admin | Feb 15, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Gugatan keterbukaan informasi publik oleh peneliti Citra Hartati, peneliti Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) kepada Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dikabulkan sebagian. Sidang putusan dipimpin tiga majelis...
