oleh admin | Mar 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Presiden Joko Widodo berkomitmen akan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat adat, dari pengakuan hak sampai merivisi beragam aturan yang menyulitkan. Namun, hingga kini tampaknya baru sebatas janji, karena belum ada implementasi di lapangan. Hak masyarakat...
oleh admin | Mar 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006...
oleh admin | Mar 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomia Sofyan Djalil mengatakan, rapat koordinasi (rakor) membahas tentang one map policy di kantor Kemenko Perekonomian yang seharusnya hari ini ditunda, karena ada rapat intern di Istana Negara. Rakor one map policy ini,...
oleh admin | Mar 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Tak kurang dari 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service (PES) Consortium atau Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, telah difasilitai untuk mengikuti program penurunan emisi karbon berbasis masyarakat. Dalam...
oleh admin | Mar 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Malam itu, 15 Juni 2013. Bunyi mesin mobil memecah kesunyian Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Markus Ilun segera keluar rumah. Sorot lampu mobil membuat silau mata. Empat orang turun dari mobil. Markus, sang ketua...
oleh admin | Mar 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Izin pertambangan menjamur di berbagai daerah, tak ketinggalan di Maluku Utara. Parahnya, izin-izin ini tak mengindahkan keberadaan masyarakat adat. Tak pelak, setengah luas daratan provinsi yang menjadi pertambangan ini sebagian di wilayah masyarakat adat. Kehidupan...
oleh admin | Mar 4, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak pada 25 Januari 2013 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/1375-HK/2013 yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Melalui...
oleh admin | Feb 25, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kedatangan Deputi III Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimanfaatkan Pemprov Riau untuk pertanyakan pengesahan RTRW. Kunjungan sebenarnya untuk untuk Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bersama. Riauterkini – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau...
oleh admin | Feb 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
POS KUPANG.COM, RUTENG — Perambahan tujuh kawasan hutan lindung oleh warga terus berlangsung. Mereka membangun pemukiman dan membuka ladang menanam jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian dan tanaman kopi. “Yang paling parah hutan Meler Kuwus di Kecamatan...
oleh admin | Feb 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kesabaran Prapto Hartono dan ribuan warga desa dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, membuncah pada Selasa (17/02/ 2015). Sekitar pukul 08.00 mereka memblokir jalan di pertigaan Dusun Candi Purwobinangun, Desa...
oleh admin | Feb 19, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Koalisi masyarakat sipil mengkritisi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena dinilai tak mencerminkan aspek keadilan yang hanya menguntungkan investor besar dan mengancam lingkungan. Petani kecil dan masyarakat adat bakal makin terpinggirkan. “Kami berharap...
oleh admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Masyarakat adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengirim surat penolakan proses penyelesaian konflik warga dengan PT Borneo Mining Jaya, Â kepada Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Warga menilai, cara-cara penyelesaian cacat dan...
