by admin | Apr 8, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Konflik agraria merupakan permasalahan yang menonjol di Kalimantan Barat. Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah pun dibentuk guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto mengatakan...
by admin | Apr 7, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Di Kecamatan Mane Pidie BANDA ACEH – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, M Nur mendesak polisi mengusut tuntas kasus perusakan hutan lindung di Gampong Turue Cut, Kemukiman Lutueng, Kecamatan Mane, Pidie. Perusakan itu terjadi karena ada...
by admin | Apr 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kesuksesan penerapan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan tak lepas dari peran serta kementerian/lembaga terkait. Salah satunya adalah Badan Informasi Geospasial (BIG)...
by admin | Apr 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Korupsi membuat penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam carut marut. Alih-alih mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi, penguasaan tersebut justru lebih sering menyebabkan ruang hidup rakyat dan aksesnya terhadap sumber daya alam dirampas. Hak rakyat...
by admin | Apr 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintahan Joko Widodo berencana meredistribusi lahan seluas sembilan juta hektar sebagai janji reforma agraria dalam Nawa Cita. Namun, tampaknya belum jelas sasaran warga yang bakal mendapatkan lahan-lahan itu. Berbagai kalangan masyarakat sipil dan pakar menyambut...
by admin | Apr 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sektor Tambang, Kebun, dan Hutan LANGSA – Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan di Aceh Tamiang mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar segera memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin baru sektor pertambangan, perkebunan, dan...
by admin | Apr 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan manfaatkan 4,1 juta hektar lahan kawasan hutan produktif konversi untuk program Reforma Agraria. Program tersebut merupakan bagian dari pembukaan 9 juta hektar lahan pertanian bagi 4,5 juta petani marginal di Indonesia. Menteri...
by admin | Mar 31, 2015 | Pemetaan Partisipatif
SLUP – Sustainable Land Use Planning atau perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang megarusutamakan masyarakat adat/lokal sebagai pelaku. SLUP menegaskan perencanaan wilayah berdasarkan sistem kelola...
by admin | Mar 31, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Apa itu SLUP ? SLUP – Sustainable Land Use Planning atau perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang megarusutamakan masyarakat adat/lokal sebagai pelaku. SLUP menegaskan perencanaan wilayah...
by admin | Mar 24, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis (19/3/15), KPK bersama 29 kementerian dan lembaga negara, serta 12 pemerintah provinsi menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) di Istana Negara. MoU ini mencakup penyelamatan...
by admin | Mar 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hutan yang terbabat karena izin. Pemerintah memastikan moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan diperpanjang. Foto: snadi/JMGR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan kebijakan moratorium izin di hutan dan lahan gambut yang bakal berakhir Mei 2015,...
by admin | Mar 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
a Jakarta — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengintegrasikan pemetaan partisipatif ke dalam kebijakan Satu Peta (one map policy) yang telah diinisiasi pemerintah sejak era kepemimpinan mantan Presiden...
