oleh admin | Feb 13, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sebuah studi dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo, memperlihatkan betapa 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit menguasai lahan lima juta hektar lebih, dengan 3,1 juta hektar sudah ditanami. Pengembangan sisa lahan sawit seluas dua juta...
oleh admin | Feb 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM – Meski usulan pembentukan Desa Adat telah diajukan tiga bulan lalu, namun hingga sekarang Pemkab Pelalawan belum juga melakukan tindak lanjut. Untuk itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Pelalawan mendesak agar pembentukan desa...
oleh admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perubahan UUPA dikhawatirkan meliberalisasi semua sumber-sumber pokok agraria atau sumber daya alam. Madiunpos.com, MALANG — Konsorsium Pembaruan Agraria mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria karena urgensinya dinilai sangat tinggi dalam upaya...
oleh admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat. Pasalnya sejak penghapusan hak marga/adat di Sumsel MK dalam putusannya mengakui hak adat itu. Hak-hak adat pada...
oleh admin | Feb 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sulbar belum memiliki RTRW. Tak pelak, pembangunan terkesan berjalan dalam ketidakjelasan dan berpotensi tak memperhatikan aspek lingkungan. Nurlina menatap miris pantai di hadapannya. Dia seakan tak percaya kondisi pantai ini jauh berbeda dari setahun silam. Tak ada...
oleh admin | Feb 4, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat...
oleh admin | Feb 2, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat adat Malalo, Sumatera Barat (Sumbar). Hutan menjadi penentu kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat hukum adat, dimana hutan merupakan bagian dari ulayat. Hutan adalah sumberdaya alam yang...
oleh admin | Feb 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
“Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani pembentukan Badan REDD+ pada 31 Agustus 2013…. Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan Presiden No 62/2013 dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi...
oleh admin | Jan 30, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Melalui Peraturan Presiden No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
BALIKPAPAN – Hingga tahun ini, tren investasi di Balikpapan diperkirakan belum menunjukkan banyak perubahan secara sektoral. Namun, dengan jenuhnya kawasan pusat kota, arah pembangunan akan lebih banyak mengambil kawasan pinggiran. Kepala Badan Penanaman Modal...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pertanahan Nasional dan Realestat Indonesia (REI) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah perumahan dan kawasan pemukiman, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dibangun oleh anggota REI di seluruh...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 BANGKAPOS.COM, — Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal ini mendesak dilakukan lantaran jumlah konflik sengketa lahan di terus meningkat tanpa ada penyelesaian konflik. Pada 2012, jumlah konflik agraria 198 kasus,...
