oleh admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan itu tampaknya belum dirasakan masyarakat adat yang hidup dalam ketidakpastian, karena hak-hak mereka belum terpenuhi, termasuk soal wilayah adat. AMAN mendesak, pemerintah segera merealisasikan satgas khusus...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
FERRY MURSYIDAN BALDAN/NET RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas empat kasus sengketa tanah yang menonjol, utamanya terkait hak rakyat. Kasus pertama yang dibahas terkait sengketa tanah antara...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELORÂ – Sejumlah catatan penting terkait evaluasi perencanaan tata kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah digenggam pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun Pemerintah...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta – Sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat di seluruh Indonesia menggantungkan nasib dan meminta pemerintah untuk mendaftarkan wilayah-wilayah adat mereka. Pengakuan ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia. Wilayah yang...
oleh admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Komisi III DPR, sejak Rabu (11/2/15) hingga Kamis (12/2/15), ke berbagai wilayah di Sumatera Utara. Salah satu fokus, mempelajari eksekusi hutan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas, sudah delapan tahun menggantung padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Hutan...
oleh admin | Feb 15, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Gugatan keterbukaan informasi publik oleh peneliti Citra Hartati, peneliti Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) kepada Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dikabulkan sebagian. Sidang putusan dipimpin tiga majelis...
oleh admin | Feb 13, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sebuah studi dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo, memperlihatkan betapa 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit menguasai lahan lima juta hektar lebih, dengan 3,1 juta hektar sudah ditanami. Pengembangan sisa lahan sawit seluas dua juta...
oleh admin | Feb 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM – Meski usulan pembentukan Desa Adat telah diajukan tiga bulan lalu, namun hingga sekarang Pemkab Pelalawan belum juga melakukan tindak lanjut. Untuk itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Pelalawan mendesak agar pembentukan desa...
oleh admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perubahan UUPA dikhawatirkan meliberalisasi semua sumber-sumber pokok agraria atau sumber daya alam. Madiunpos.com, MALANG — Konsorsium Pembaruan Agraria mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria karena urgensinya dinilai sangat tinggi dalam upaya...
oleh admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat. Pasalnya sejak penghapusan hak marga/adat di Sumsel MK dalam putusannya mengakui hak adat itu. Hak-hak adat pada...
oleh admin | Feb 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sulbar belum memiliki RTRW. Tak pelak, pembangunan terkesan berjalan dalam ketidakjelasan dan berpotensi tak memperhatikan aspek lingkungan. Nurlina menatap miris pantai di hadapannya. Dia seakan tak percaya kondisi pantai ini jauh berbeda dari setahun silam. Tak ada...
oleh admin | Feb 4, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat...
