by admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Masyarakat adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengirim surat penolakan proses penyelesaian konflik warga dengan PT Borneo Mining Jaya, Â kepada Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Warga menilai, cara-cara penyelesaian cacat dan...
by admin | Feb 17, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan itu tampaknya belum dirasakan masyarakat adat yang hidup dalam ketidakpastian, karena hak-hak mereka belum terpenuhi, termasuk soal wilayah adat. AMAN mendesak, pemerintah segera merealisasikan satgas khusus...
by admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
FERRY MURSYIDAN BALDAN/NET RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas empat kasus sengketa tanah yang menonjol, utamanya terkait hak rakyat. Kasus pertama yang dibahas terkait sengketa tanah antara...
by admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELORÂ – Sejumlah catatan penting terkait evaluasi perencanaan tata kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah digenggam pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun Pemerintah...
by admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta – Sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat di seluruh Indonesia menggantungkan nasib dan meminta pemerintah untuk mendaftarkan wilayah-wilayah adat mereka. Pengakuan ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia. Wilayah yang...
by admin | Feb 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Komisi III DPR, sejak Rabu (11/2/15) hingga Kamis (12/2/15), ke berbagai wilayah di Sumatera Utara. Salah satu fokus, mempelajari eksekusi hutan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas, sudah delapan tahun menggantung padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Hutan...
by admin | Feb 15, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Gugatan keterbukaan informasi publik oleh peneliti Citra Hartati, peneliti Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) kepada Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dikabulkan sebagian. Sidang putusan dipimpin tiga majelis...
by admin | Feb 13, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sebuah studi dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo, memperlihatkan betapa 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit menguasai lahan lima juta hektar lebih, dengan 3,1 juta hektar sudah ditanami. Pengembangan sisa lahan sawit seluas dua juta...
by admin | Feb 10, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM – Meski usulan pembentukan Desa Adat telah diajukan tiga bulan lalu, namun hingga sekarang Pemkab Pelalawan belum juga melakukan tindak lanjut. Untuk itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Pelalawan mendesak agar pembentukan desa...
by admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perubahan UUPA dikhawatirkan meliberalisasi semua sumber-sumber pokok agraria atau sumber daya alam. Madiunpos.com, MALANG — Konsorsium Pembaruan Agraria mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria karena urgensinya dinilai sangat tinggi dalam upaya...
by admin | Feb 9, 2015 | Pemetaan Partisipatif
SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat. Pasalnya sejak penghapusan hak marga/adat di Sumsel MK dalam putusannya mengakui hak adat itu. Hak-hak adat pada...
by admin | Feb 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sulbar belum memiliki RTRW. Tak pelak, pembangunan terkesan berjalan dalam ketidakjelasan dan berpotensi tak memperhatikan aspek lingkungan. Nurlina menatap miris pantai di hadapannya. Dia seakan tak percaya kondisi pantai ini jauh berbeda dari setahun silam. Tak ada...
