oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pertanahan Nasional dan Realestat Indonesia (REI) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah perumahan dan kawasan pemukiman, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dibangun oleh anggota REI di seluruh...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 BANGKAPOS.COM, — Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal ini mendesak dilakukan lantaran jumlah konflik sengketa lahan di terus meningkat tanpa ada penyelesaian konflik. Pada 2012, jumlah konflik agraria 198 kasus,...
oleh admin | Jan 29, 2015 | Pemetaan Partisipatif
BENGKULU, KOMPAS.com – Aktivis Walhi Bengkulu, Feri Fadli, menagih janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres beberapa waktu lalu soal pendistribusian tanah untuk rakyat. “Presiden Joko Widodo saat kampanye menjanjikan akan mendistribusikan sembilan...
oleh admin | Jan 28, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sekitar pukul 10.00 Wib hari Selasa (27/1) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapat kunjungan dari anggota komisi II dan III DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel.         AZUBA, Palangka Raya KOTA Palangka Raya sempat diisukan bakal menjadi Ibu...
oleh admin | Jan 27, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Selain masyarakat adat Rejang, masyarakat adat di pulau Enggano Bengkulu, juga sedang mendorong pengakuan hutan adat yang dimungkinkan lewat aturan yang ada dalam hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012 telah membuka ruang bagi pengakuan kawasan hutan...
oleh admin | Jan 26, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Kerja, kerja, kerja itulah yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya alias menteri yang tergabung dalam kabinet kerja. Salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang mempunyai program 100 hari...
oleh admin | Jan 24, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo dinilai mengabaikan keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) yang sudah 3 bulan bertahan di Jakarta akibat konflik lahan yang tak kunjung selesai, dengan tak pernah menemui perwakilan suku tersebut. Surat pertama dikirimkan pada...
oleh admin | Jan 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Konflik agraria di indonesia merupakan akumulasi dari ketimpangan dan ketiadakadilan dalam pemanfaatan dan pengelolan sumber daya alam. Akar masalah penyebabkan terjadinya persoalan agraria di indonesia yaitu kerangka dasar pembangunan di indonesia yang condong...
oleh admin | Jan 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, berjanji akan memfokuskan penyelesaian masalah agraria, termasuk sengketa lahan seluas 350 Ha di Telukjambe, Karawang. Hal itu ditegaskan Ferry di hadapan delegasi warga yang mewakili para korban...
oleh admin | Jan 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Banjir yang melanda Aceh pada Desember 2014 lalu, tidak hanya merendam 73 kecamatan di tujuh kabupaten yang menyebabkan 120.966 warga mengungsi. Namun juga membuat tambak masyarakat di sejumlah daerah seluas 40.884 hektar rusak dan gagal panen. Gubernur Aceh, Zaini...
oleh admin | Jan 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka. Kurnia Warman, Dosen Hukum...
oleh admin | Jan 20, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Merdeka.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, hak utama bagi sebuah kepemilikan lahan hanyalah kepada masyarakat yang sudah menempati sebuah lahan dalam masa lebih dari 10 tahun. Hal itu diutarakannya, ketika...
