oleh admin | Jan 7, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Tokoh dan masyarakat adat Luhak Tambusai menuntut PT Torus Ganda mengembalikan tanah ulayat mereka seluas 50 ribu hektar. Warga menyayangkan tidak adanya realisasi kemitraan seperti yang dijanjikan semula. Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Tokoh Adat dan masyarakat adat di...
oleh admin | Jan 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Koalisi masyarakat sipil di penghujung Desember 2014, roadshow ke beberapa kementerian, seperti Kementerian Agaria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mendesak percepatan pengakuan hak wilayah masyarakat adat. Mereka membawa hasil penelitian...
oleh admin | Jan 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perda itu semisal terkait peraturan peredaran minuman keras. JAKARTA, Jaringnews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengumumkan sudah melakukan evaluasi kinerja di kementerian yang dia pimpin dalam waktu 2 bulan semenjak dia menjabat. Hasilnya, sebanyak...
oleh admin | Jan 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Konflik antara pemerintah, pihak korporasi dan masyarakat adat terkait kepemilikan lahan bukan barang langka di Indonesia. Meski begitu, sengketa tersebut mengalami peningkatan. Apa sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya? Republika mewawancarai Direktur Eksekutif...
oleh admin | Jan 5, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Foto: ISTIMEWA YOGYAKARTA – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo akan jauh dari harapan jika pemerintah tak melaksanakan amanah Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan). “Sejak UU...
oleh admin | Jan 3, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, GATRAnews – Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Menurut Presidium Bamus Tani, Gunawan, di Jakarta, Sabtu (3/12),...
oleh admin | Jan 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Data Serikat Petani Indonesia (SPI), menyebutkan, Â sepanjang 2014, setidaknya 12 warga termasuk masyarakat adat di Sumatera Utara, divonis karena mempertahankan lahan mereka. Sedang penyumbang konflik agraria tertinggi tercatat dari lima kabupaten, yakni, Langkat,...
oleh admin | Des 31, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Sepanjang 2014, Â tak ada perubahan signifikan terkait perlindungan masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, belum berjalan di lapangan. Demikian salah satu poin penting Laporan Akhir Tahun Aliansi...
oleh admin | Des 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Dalam tiga tahun terakhir, eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan di Sulawesi Tengah terjadi begitu masif. Sehingga, menimbulkan residu yang luar biasa terhadap alam dan manusia. Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Rifai Hadi, Manager Advokasi Jatam...
oleh admin | Des 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
SABAK AUH (RIAUPOS.CO) – Rencana investor untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, sangat didukung oleh Camat Sabak Auh Suparni SSos. Sebab, dengan adanya pembangunan PKS ini, nantinya akan berdampak positif...
oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PULANG PISAU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Ir H Mawardi MMMSi mengungkapkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan dana perimbangan dan pajak masih dinilai tidak menguntungkan bagi daerah. Hal ini adalah salah satu yang Ia tangkap usai tatap muka dalam...
oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah melakukan finalisasi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengejar target operasionalisasinya pada pekan keempat Januari 2015. Di bidang agraria, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan melaporkan bahwa dirinya telah...
