oleh admin | Jan 3, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, GATRAnews – Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Menurut Presidium Bamus Tani, Gunawan, di Jakarta, Sabtu (3/12),...
oleh admin | Jan 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Data Serikat Petani Indonesia (SPI), menyebutkan, Â sepanjang 2014, setidaknya 12 warga termasuk masyarakat adat di Sumatera Utara, divonis karena mempertahankan lahan mereka. Sedang penyumbang konflik agraria tertinggi tercatat dari lima kabupaten, yakni, Langkat,...
oleh admin | Des 31, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Sepanjang 2014, Â tak ada perubahan signifikan terkait perlindungan masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, belum berjalan di lapangan. Demikian salah satu poin penting Laporan Akhir Tahun Aliansi...
oleh admin | Des 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Dalam tiga tahun terakhir, eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan di Sulawesi Tengah terjadi begitu masif. Sehingga, menimbulkan residu yang luar biasa terhadap alam dan manusia. Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Rifai Hadi, Manager Advokasi Jatam...
oleh admin | Des 30, 2014 | Pemetaan Partisipatif
SABAK AUH (RIAUPOS.CO) – Rencana investor untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, sangat didukung oleh Camat Sabak Auh Suparni SSos. Sebab, dengan adanya pembangunan PKS ini, nantinya akan berdampak positif...
oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PULANG PISAU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Ir H Mawardi MMMSi mengungkapkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan dana perimbangan dan pajak masih dinilai tidak menguntungkan bagi daerah. Hal ini adalah salah satu yang Ia tangkap usai tatap muka dalam...
oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah melakukan finalisasi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengejar target operasionalisasinya pada pekan keempat Januari 2015. Di bidang agraria, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan melaporkan bahwa dirinya telah...
oleh admin | Des 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Di penghujung tahun, Senin (22/12/14) di Jakarta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyerahkan 4,822 juta hektar peta wilayah adat kepada pemerintah diwakili BP REDD+ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BP REDD+ sekaligus menjadi wali data...
oleh admin | Des 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Sekitar 50-an massa yang mengatasnamakan Front Penyelamatan Kedaulatan Rakyat (FPKR) menggelar unjuk rasa menuntut permasalahan agraria di Sulawesi Tengah (Sulteng) segera dituntaskan. Mereka berunjuk rasa di Kantor Mapolda Sulteng, Selasa, (23/12/2014). Pada saat...
oleh admin | Des 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
 Bisnis.com, BANDUNG—Kalangan pengusaha mengaku bimbang berinvetasi karena ketidakjelasan rencana tata ruang dan wilayah terkait penggunaan lahan pertanian. Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai aturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)...
oleh admin | Des 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Metroterkini.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membebaskan masyarakat adat yang terjerat konflik agraria. Merujuk catatan Walhi, hingga kini sedikitnya 61 masyarakat adat ditahan di Polres Indragiri Hilir, Riau,...
oleh admin | Des 22, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Adanya persinggungan antara kawasan hutan dengan tanah perkebunan, sebelumnya sudah pernah diupayakan penyelesaiannya lewat Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Mantan hakim konstitusi, Achmad Sodiki kembali hadir di ruang sidang...
