oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PULANG PISAU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Ir H Mawardi MMMSi mengungkapkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan dana perimbangan dan pajak masih dinilai tidak menguntungkan bagi daerah. Hal ini adalah salah satu yang Ia tangkap usai tatap muka dalam...
oleh admin | Des 29, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah melakukan finalisasi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengejar target operasionalisasinya pada pekan keempat Januari 2015. Di bidang agraria, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan melaporkan bahwa dirinya telah...
oleh admin | Des 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Di penghujung tahun, Senin (22/12/14) di Jakarta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyerahkan 4,822 juta hektar peta wilayah adat kepada pemerintah diwakili BP REDD+ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BP REDD+ sekaligus menjadi wali data...
oleh admin | Des 25, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Sekitar 50-an massa yang mengatasnamakan Front Penyelamatan Kedaulatan Rakyat (FPKR) menggelar unjuk rasa menuntut permasalahan agraria di Sulawesi Tengah (Sulteng) segera dituntaskan. Mereka berunjuk rasa di Kantor Mapolda Sulteng, Selasa, (23/12/2014). Pada saat...
oleh admin | Des 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
 Bisnis.com, BANDUNG—Kalangan pengusaha mengaku bimbang berinvetasi karena ketidakjelasan rencana tata ruang dan wilayah terkait penggunaan lahan pertanian. Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai aturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)...
oleh admin | Des 23, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Metroterkini.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membebaskan masyarakat adat yang terjerat konflik agraria. Merujuk catatan Walhi, hingga kini sedikitnya 61 masyarakat adat ditahan di Polres Indragiri Hilir, Riau,...
oleh admin | Des 22, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Adanya persinggungan antara kawasan hutan dengan tanah perkebunan, sebelumnya sudah pernah diupayakan penyelesaiannya lewat Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Mantan hakim konstitusi, Achmad Sodiki kembali hadir di ruang sidang...
oleh admin | Des 21, 2014 | Pemetaan Partisipatif
 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka mengatakan ada ribuan kasus konflik agraria seperti yang diperjuangkan Eva Susanti alias Eva Bande. Rieke menghitung di daerah pemilihan...
oleh admin | Des 18, 2014 | Pemetaan Partisipatif
PEKANBARU, GORIAU.COM -Â Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, M Yafiz, mengakui telah dikeluarkannya Surat Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan (SK Permenhut) RI Nomor 878 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Namun,...
oleh admin | Des 16, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Banjar, (harapanrakyat.com),- Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan sekaligus konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang, dimana infrastuktur akan menjadi unsur pembentuk struktur ruang wilayah atau regional sceleton. Selain itu, infrastruktur juga dapat...
oleh admin | Des 15, 2014 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTAÂ – Konflik agraria tidak hanya terjadi di kota-kota kecil, melainkan juga di kota besar. Ini disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap mafia-mafia tanah yang dengan sengaja membuat konflik antara rakyat kecil dengan pengusaha....
oleh admin | Des 12, 2014 | Pemetaan Partisipatif
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan meminta pemerintah di Sumatera Selatan untuk menyelesaikan berbagai konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan. Sehingga kawasan hutan di Sumsel dapat segera ditetapkan...
