by admin | May 31, 2008 | Pemetaan Partisipatif
[wpdm_file id=7 desc=”true” ]
by admin | May 7, 2008 | Pemetaan Partisipatif
Video dokumenter tentan kegiatan Pemetaan Partisipatif yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Porpinsi Kalimantan Barat yang di fasilitasi oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), PPSDAK, GRPK
by admin | May 7, 2008 | Pemetaan Partisipatif
Film Dokumenter tentang kegiatan Pemetaan Partisipatif dan Perencanaan Kampung yang di lakukan oleh JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dan YRBI (Yayasan Rumpun Bambu Indonesia) paska tsunami di Aceh tahun 2004
by admin | Mar 18, 2008 | Pemetaan Partisipatif
Warga Lebak Tolak Relokasi,Rakyat Takut Kehilangan Pekerjaan Ratusan ribu warga di wilayah selatan Kabupaten Lebak, Banten, menolak direlokasi jika lahan yang mereka tempati ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Warga khawatir kehilangan...
by admin | Feb 23, 2008 | Pemetaan Partisipatif
PP N0. 2 Tahun 2008 melanggar UU No. 26 Tahun 2007 “Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; Kalimat diatas merupakan petikan UU No.26 Tahun 2007 pasal 38...
by admin | Feb 20, 2008 | Pemetaan Partisipatif
Pekanbaru, Tribun – Prinsip dan kreteria raundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang kini digalakkan sejumlah organisasi non pemerintah, telah menjadi isu global. Diberlakukan atau tidak diterapkan di Indonesia, prinsip dan kriteria RSPO tetap akan di berlakukan...
by admin | Oct 8, 2007 | Pemetaan Partisipatif
[wpdm_file id=4 desc=”true” ]
by admin | Sep 7, 2007 | Pemetaan Partisipatif
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Nanga Mahap yang disusun masyarakat secara partisifatif dapat dijadikan suatu model bagaimana seharusnya sebuah rencana tata ruang disusun. Menurut Hadian Ananta Wardhana CES, Ditjen Penataan Ruang Nasional, Departemen...
by admin | Jun 29, 2007 | Pemetaan Partisipatif
[wpdm_file id=5 desc=”true” ]
by admin | Jun 29, 2007 | Pemetaan Partisipatif
“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukanâ€. Hal ini dikemukakan oleh Direktur...
by admin | Jun 29, 2007 | Pemetaan Partisipatif
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi kunci atas penataan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo Moersidik, karena itu diperlukan harmonisasi UU PLH...
by admin | Apr 2, 2007 | Pemetaan Partisipatif
“RUU ini berbeda dengan UU No 24 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pada Menteri Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) sebagai koordinator dalam penyelenggaraan tata ruang,” katanya dalam seminar mengenai tata ruang yang diselenggarakan Pansus RUU tata...
