by admin | Dec 18, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang, Panitia Khusus (Pansus) RUU Penataan Ruang DPR-RI melakukan studi banding ke tiga kota di Australia, yakni Sydney, Canberra, dan Melbourne, pada tanggal 4 hingga 8 Desember 2006. Dari kunjungan...
by admin | Nov 24, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Bentuk serta penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan penataan ruang akan disesuaikan dengan regulasi keuangan dan akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Demikian kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Sidang Syarfi Hutauruk, usai Rapat Dengar Pendapat...
by admin | Sep 22, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti UU Penataan Ruang sebelumnya diharapkan sudah bisa disahkan pada Februari 2007. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya dengan Pansus Penataan Ruang Dewan...
by admin | Sep 18, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, penataan ruang yang masih amburadul merupakan fenomena yang mesti dipecahkan bersama. Menteri PU menunjuk lemahnya pengendalian (pengawasan) dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai faktor penyebab utama buruknya...
by admin | Sep 16, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Peringatan Hari Pangan Sedunia itu dilaksanakan sekaligus merespon hasil rapat terbatas antara Presiden RI dengan para pembantunya yakni Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 28 September 2006 lalu. Hasil rapat...
by admin | Sep 13, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Masalah tanah pertanian seperti konversi lahan pertanian produktif, pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungannya dan pemanfatan lahan yang kurang efisien menjadi tantangan dalam penataan ruang di masa depan. Hal tersebut disampaikan Dirjen...
by admin | Sep 6, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Rencana tata ruang (RTR) nasional, wilayah provinsi dan kabupaten/kotamadya disamaratakan masa berlakunya selama 20 tahun. Sementara tingkat pembangunan nasional dengan tingkat pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota berbeda. Anggota tim Pansus RUU Penataan Ruang...
by admin | Jul 13, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Pemanfaatan ruang di Kalimantan Selatan masih mengalami tumpang tindih. Diperkirakan sekitar 60-70 % mengalami hal itu. Tumpang tindih itu baik dalam pemanfaatan ruang perkebunan dengan kehutanan, perkebunan dengan pertambangan, maupun kehutanan dengan pertambangan....
by admin | Jul 13, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pentingnya dimasukkan dimensi waktu dan dimensi komoditas dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR). Dimasukkannya dimensi waktu dalam RUU PR diperlukan untuk menghindari kasus semburan gas yang...
by admin | Jul 13, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Blue print Propinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi acuan daerah tersebut dalam menyusun detail Penataan Ruang baik propinsi/kabupaten maupun kota, disamping sebagai pedoman untuk daerah-daerah lain yang dibatasi karena adanya sistem nasional. Demikian disampaikan...
by admin | Jul 13, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang DPR-RI akan mencantumkan adanya sangsi pidana kepada para pelanggar dan pemberi ijin dalam UU Penataan Ruang yang baru. Hal tersebut diungkapkan Rendhy A. Lamadjido Wakil Ketua Pansus Penataaan Ruang dari...
by admin | Jul 8, 2006 | Pemetaan Partisipatif
DPRD Wajo Akan Minta Penjelasan Tata Ruang Terkait Proyek Pasar di Atas Lahan Pekuburan Sengkang, Tribun – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo segera meminta penjelasan dari dinas tata ruang setempat terkait proyek pasar di atas lahan pekuburan...
