oleh admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
DR. Soekmana Soma, ahli Planologi ITB saat dengar pendapat dengan anggota Komisi V DPR FPKS Ir. Abdul Hakim, MM., Jumat (24/02), di Kantor FPKS, menyatakan kesalahan perencanaan tata ruang pemerintah selama ini, karena tidak mengedapankan prinsip berkelanjutan. Dia...
oleh admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
TANGGAL 1 Februari lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras merampungkan Master Plan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Cetak biru program rehabilitasi dan rekonstruksi kota-kota di Aceh yang terkena gempa bumi dan tsunami akan...
oleh admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Undang Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang kini tengah dilakukan pembahasan dengan DPR untuk direvisi, dinilai telah memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Kenyataannya UU yang telah diberlakukan lebih dari satu dasawarsa itu juga...
oleh admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan, sesuai Otonomi Daerah sebagian wewenang pemerintah pusat seperti perizinan, pengawasan tentang pemanfaatan penataan ruang di daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Permda) demi efisiensi dan efektivitas. Bila...
oleh admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Namun sayangnya informasi mengenai RTRW masih sulit diakses masyarakat luas, padahal dalam UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, sudah jelas mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui Rencana Tata Ruang dan terlibat dalam penyusunan rencana melalui perwakilannya di...
oleh admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Hal itu menjadi sorotan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Direktur Jenderal Penataan Ruang Hermanto Dardak, Direktur Center for Indonesian Regional Urban Studies (CIRUS), Andrinof A. Chaniago serta Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Susantono,...
oleh admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Dalam penjelasannya, Joyo Winoto mengatakan dari berbagai pengalaman terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ternyata rencana tata ruang meskipun telah memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah, namun belum mampu menjadi pengendali perkembangan fisik dalam...
oleh admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
â€Kita belajar dari peraturan perundang-undangan terdahulu yang tak mengatur jelas sanksi bagi pelanggar penggunaan tata ruang. Dalam undang-undang (UU) ini nantinya ada sanksi pidana, baik bagi pelanggarnya maupun yang memberi izin,†ujar Menteri Pekerjaan Umum...
oleh admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto mengatakan hal itu di Semarang, Sabtu, pada acara Gerak Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain beberapa anggota DPR-RI Komisi V dan Komisi X, Gubernur Jawa...
oleh admin | Feb 10, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Kelompok kerja (pokja) layanan pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong (LP3G) adalah sebuah inisiatif bersama beberapa lembaga yang bekerja untuk membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh paska tsunami. Inisiatif ini awalnya dari program kerja yang...
oleh admin | Feb 10, 2006 | Berita
Pendahuluan Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, telah menimbulkan dampak yang demikian luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pesisir Aceh. Secara umum kerusakan tersebut meliputi prasana dan sarana...
oleh admin | Feb 9, 2006 | Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Kerjasama Komunitas Pappuangan Padang – LAPAR Makassar – JKPP Bogor Polman, 27 Desember 2005 Pelan tapi pasti, tudingan sebagian orang bahwa otonomi daerah bakal menyisahkan sejumlah persoalan kini satu persatu mulai dirasakan. Kemandirian masyarakat lokal atau...
