by admin | Apr 7, 2006 | Pemetaan Partisipatif
bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya secara...
by admin | Mar 29, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta-RoL– Pakar lingkungan yang juga mantan menteri lingkungan hidup Emil Salim mengatakan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang yang kini sedang dibahas DPR mempunyai kelemahan besar yang membahayakan karena tidak melibatkan sektor-sektor secara koordinatif. ...
by admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka menindaklanjuti langkah kebijakan penataan ruang pulau serta untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan menggabungkan berbagai kepentingan yang merupakan salah satu strategi penataan...
by admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
DR. Soekmana Soma, ahli Planologi ITB saat dengar pendapat dengan anggota Komisi V DPR FPKS Ir. Abdul Hakim, MM., Jumat (24/02), di Kantor FPKS, menyatakan kesalahan perencanaan tata ruang pemerintah selama ini, karena tidak mengedapankan prinsip berkelanjutan. Dia...
by admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
TANGGAL 1 Februari lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras merampungkan Master Plan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Cetak biru program rehabilitasi dan rekonstruksi kota-kota di Aceh yang terkena gempa bumi dan tsunami akan...
by admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Undang Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang kini tengah dilakukan pembahasan dengan DPR untuk direvisi, dinilai telah memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Kenyataannya UU yang telah diberlakukan lebih dari satu dasawarsa itu juga...
by admin | Mar 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan, sesuai Otonomi Daerah sebagian wewenang pemerintah pusat seperti perizinan, pengawasan tentang pemanfaatan penataan ruang di daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Permda) demi efisiensi dan efektivitas. Bila...
by admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Namun sayangnya informasi mengenai RTRW masih sulit diakses masyarakat luas, padahal dalam UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, sudah jelas mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui Rencana Tata Ruang dan terlibat dalam penyusunan rencana melalui perwakilannya di...
by admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Hal itu menjadi sorotan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Direktur Jenderal Penataan Ruang Hermanto Dardak, Direktur Center for Indonesian Regional Urban Studies (CIRUS), Andrinof A. Chaniago serta Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Susantono,...
by admin | Mar 17, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Dalam penjelasannya, Joyo Winoto mengatakan dari berbagai pengalaman terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ternyata rencana tata ruang meskipun telah memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah, namun belum mampu menjadi pengendali perkembangan fisik dalam...
by admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
â€Kita belajar dari peraturan perundang-undangan terdahulu yang tak mengatur jelas sanksi bagi pelanggar penggunaan tata ruang. Dalam undang-undang (UU) ini nantinya ada sanksi pidana, baik bagi pelanggarnya maupun yang memberi izin,†ujar Menteri Pekerjaan Umum...
by admin | Feb 27, 2006 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto mengatakan hal itu di Semarang, Sabtu, pada acara Gerak Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain beberapa anggota DPR-RI Komisi V dan Komisi X, Gubernur Jawa...
