oleh admin | Nov 7, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Sebanyak 783 Kk petani Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menerima Ijin Pemanfaatan Hutan di wilayah kerja Perum Perhutani, pada Jum’at (20/10/2017). SK tersebut merupakan bagian dari agenda Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. SK dengan nomor :...
oleh admin | Nov 1, 2017 | Pemetaan Partisipatif
“Kita dapat sertifikat setelah berjuang, rasa puasnya beda. Banyak cerita untuk anak-cucu” (Remiyati, Anggota Serikat Tani Telukjambe Bersatu, Karawang). Presiden Joko Widodo, mengawali kegiatan di bulan November ini dengan melakukan kunjungan kerja ke...
oleh admin | Okt 27, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Presiden Joko Widodo menyerahkan surat penetapan sembilan hutan adat pada acara pembukaan Konferensi Tenurial 2017 di Istana Negara. Ini merupakan penetapan hutan adat yang kedua yang dilakukan Jokowi setelah sebelumnya pada Desember 2016. Sembilan hutan adat yang...
oleh admin | Okt 25, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Sebanyak 783 Kk petani Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah kerja Perum Perhutani pada Jum’at (20/10/2017). SK tersebut...
oleh admin | Okt 24, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Sebanyak 27 perwakilan masyarakat adat dari sepuluh komunitas adat di Tano Batak menemui Menteri KLHK memohon adanya penyelesaian konflik tenurial di wilayah adatnya, pada Senin (23/10/2017) di Manggala Wanabhakti, Jakarta. Audiensi ini selain dihadiri Ibu Menteri,...
oleh admin | Okt 23, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Perwakilan dari 31 Desa di Kabupaten Pulang Pisau mengikuti acara launching pemetaan partisipatif batas desa di Kecamatan Maliku dan penyerahan peta batas desa se Kecamatan Pandih Batu, pada pada Jum’at (20/10/2017) di Drda Tahai Jaya Kecamatan Maliku,...
oleh admin | Okt 22, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Setelah dikritik oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, akhirnya lembaga World Wildlife Fund (WWF) buka suara dan memberikan klarifikasinya terkait MOU antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan WWF atas Kesepakatan Pembentukan PMO Sekretariat...
oleh admin | Okt 17, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyerahkan peta usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa (3/10) di Hotel Ibis Slipi, Jakarta. Peta tersebut sebagai referensi...
oleh admin | Okt 9, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Portal www.tanahkita.id yang menyajikan data dan peta konflik agraria dan sumberdaya serta wilayah kelola di Indonesia mendapatkan apresiasi dari peserta Konferensi Internasional ke 3 Tentang Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam pada 4-5 Oktober lalu di Stockholm,...
oleh admin | Sep 26, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Samuel Tolei (72), tetua dari Majelis Adat Kecamatan Lindu, bercerita tentang hutan-hutan lebat yang menutupi punggungan pegunungan Nokilalaki, Adale, Konaa, Tumaru, Gimba, Jala, Rindi, dan Toningkolue yang membingkai danau indah di tengah-tengah Taman Nasional Lore...
oleh admin | Sep 25, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Memasuki 57 tahun paska diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 atau yang biasa diperingati sebagai Hari Tani Nasional, situasi agraria di tanah air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme, kolonialisme...
oleh admin | Sep 21, 2017 | Pemetaan Partisipatif
Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Aturan ini, diharapkan bisa menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam...
