oleh admin | Jul 20, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Konflik tenurial di hutan tanaman industri (HTI) banyak terjadi karena konsesi tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat. Untuk itu, perlu ada skema terbaik yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) coba mencari model...
oleh admin | Jul 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis MH meminta dukungan semua raja di Kalbar terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Adat. Karena adanya Perda adat ini sangat penting dalam mengatur dan menjaga adat istiada di Kalbar. “Jadi kita harus...
oleh admin | Jul 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi dua kelompok tani hutan (KTH) di Provinsi Lampung. Menteri Siti, bertujuan untuk melihat keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat, dan mendengarkan secara langsung kendala yang dihadapi serta untuk...
oleh admin | Jul 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Setelah melalui kajian termasuk evaluasi perizinan kebun sawit baik yang baru permohonan maupun izin-izin lama, akhirnya pemerintah merencanakan moratorium sawit selama lima tahun. Optimalisasi kebun yang ada antara lain, dengan peningkatan produktivitas menjadi salah...
oleh admin | Jun 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok-kelompok masyarakat sipil pegiat lingkungan yang tergabung dalam Geodata Nasional (GDN) menyatakan pelibatan peran masyarakat lokal dan masyarkat adat sekitar menjadi salah satu solusi keberhasilan melindungi dan mengelola...
oleh admin | Jun 26, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Yayasan Merah Putih (YMP) berusaha mendorong pengakuan wilayah adat bagi masyarakat Tau Taa Wana, sejak belasan tahun lalu. Mereka ini komunitas masyarakat yang mendiami dataran Bulang, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Pertengahan Juni 2016, angin segar...
oleh admin | Jun 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendorong upaya verifikasi batas-batas tanah masyarakat adat Provinsi Papua. Verifikasi dilakukan agar hak komunal masyarakat adat asli Papua tidak...
oleh admin | Jun 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Yulius Sigi kini bisa bernafas lega. Kini ia dan warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, lainnya kini memiliki kepastian wilayah kelola. Batas-batas wilayah telah dipetakan dengan baik dan rinci sejak dilaksanakannya kegiatan Sustainable Land...
oleh admin | Jun 20, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Pembangunan di Riau belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah belum rampungnya, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Kondisi ini dikarenakan pengesahan yang disampaikan Kementerian Kehutanan masih jauh dari yang...
oleh admin | Jun 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
SURABAYA – Kematian aktivis antitambang, Salim Kancil, warga Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang diharapkan menjadi pemicu untuk mengungkap mafia tambang pasir di kawasan tersebut. Namun sejumlah aktivis lingkungan menilai harapan itu...
oleh admin | Jun 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Setelah beberapa saat muncul ketidakpastian tentang pengelolaan hutan ulin Mungku Baru, Kota Palangkaraya, akhirnya segenap pemangku kepentingan menyepakati bahwa salah satu hutan ulin yang masih utuh di Kalteng ini perlu dijaga kelestariannya (13/6). Ulin...
oleh admin | Jun 13, 2016 | Pemetaan Partisipatif
“(There) should be One Map as the one and only national reference,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengetahui banyaknya informasi bersifat geospasial yang tumpang tindih antar-instansi pemerintah, saat gelaran Sidang Kabinet Desember 2010. Momen inilah...
