by admin | Aug 2, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Beberapa dari kita kerap mendengar, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, RTRW atau RDTR. Semua itu adalah istilah dalam proses penataan ruang yang diatur dengan undang-undang di Indonesia. Peristilahan itu merupakan sebagaian kecil saja dari sistem...
by admin | Jul 31, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Bulungan dengan tiga daerah di sekitarnya, yakni Kabupaten Berau, Malinau, dan Tana Tidung, belum seluruhnya tuntas. Bupati Bulungan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya (LKPj) di hadapan DPRD Bulungan...
by admin | Jul 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Sampai saat ini, dari total 10.388 IUP, sebanyak 6.365 IUP sudah clear and clean(CnC). Hari ini, Kamis (21/7/2016), di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didampingi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot...
by admin | Jul 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan memfokuskan kebijakan satu peta atau one map policy di Kalimantan. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna kabinet, 7 April 2016, bahwa Kalimantan akan dijadikan sebagai contoh atau pilot...
by admin | Jul 20, 2016 | Pemetaan Partisipatif
TEMPO.CO, Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia menyatakan siap untuk membantu merestorasi lahan rusak akibat kebakaran yang merupakan tanah adat milik masyarakat di Riau. “Terlepas dari apa status lahannya, selama itu terbakar dan rusak kami...
by admin | Jul 20, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Konflik tenurial di hutan tanaman industri (HTI) banyak terjadi karena konsesi tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat. Untuk itu, perlu ada skema terbaik yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) coba mencari model...
by admin | Jul 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis MH meminta dukungan semua raja di Kalbar terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Adat. Karena adanya Perda adat ini sangat penting dalam mengatur dan menjaga adat istiada di Kalbar. “Jadi kita harus...
by admin | Jul 18, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi dua kelompok tani hutan (KTH) di Provinsi Lampung. Menteri Siti, bertujuan untuk melihat keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat, dan mendengarkan secara langsung kendala yang dihadapi serta untuk...
by admin | Jul 17, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Setelah melalui kajian termasuk evaluasi perizinan kebun sawit baik yang baru permohonan maupun izin-izin lama, akhirnya pemerintah merencanakan moratorium sawit selama lima tahun. Optimalisasi kebun yang ada antara lain, dengan peningkatan produktivitas menjadi salah...
by admin | Jun 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok-kelompok masyarakat sipil pegiat lingkungan yang tergabung dalam Geodata Nasional (GDN) menyatakan pelibatan peran masyarakat lokal dan masyarkat adat sekitar menjadi salah satu solusi keberhasilan melindungi dan mengelola...
by admin | Jun 26, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Yayasan Merah Putih (YMP) berusaha mendorong pengakuan wilayah adat bagi masyarakat Tau Taa Wana, sejak belasan tahun lalu. Mereka ini komunitas masyarakat yang mendiami dataran Bulang, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Pertengahan Juni 2016, angin segar...
by admin | Jun 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendorong upaya verifikasi batas-batas tanah masyarakat adat Provinsi Papua. Verifikasi dilakukan agar hak komunal masyarakat adat asli Papua tidak...
