oleh admin | Mei 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan pelbagai persoalan masyarakat adat ke Forum Tetap PBB khusus isu masyarakat adat. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan menyatakan pihaknya menyampaikan pernyataan lisan dan tertulis dalam...
oleh admin | Mei 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional...
oleh admin | Mei 13, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bogor – Dalam rangka mendorong percepatan kebijakan satu peta (one map policy), Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan universitas. Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, bentuk kerja sama dengan pemda untuk...
oleh admin | Mei 2, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengupayakan penerapan Satu Peta untuk menghindari tumpang tindih lahan dan penyelesaian program pemerintah. Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menuturkan...
oleh admin | Apr 28, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, PALEMBANG–Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumsel memastikan hak guna usaha perkebunan yang diterbitkan badan itu selalu berada di luar kawasan hutan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau, Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk meminta data-data lapangan pada seluruh kementerian dan lembaga. Data yang dimaksud adalah sebagai pelengkap pembentukan kebijakan satu peta...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
INILAHCOM, Jakarta – Banyaknya tumpang tindih aturan baik di pusat maupun, berdampak kepada tidak optimalnya kinerja pemerintah. Wajar saja, kehidupan rakyat Indonesia masih saja jauh dari sejahtera. “Banyak persoalan dasar yang tidak kita sentuh. Sekarang...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
INILAHCOM, Jakarta – Paket kebijakan ekonomi jilid VII yang diluncurkan akhir Desember 2016, memuat tentang one map policy, atau kebijakan satu peta di level nasional. Dengan adanya aturan ini, pemerintah menargetkan adanya satu peta yang menjadi acuan atau...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir (kanan) melantik Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang baru Priyadi Kardono. (BeritaSatu.com/Herman) Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) optimistis sinkronisasi informasi geospasial tematik...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan pemerintah. Menurut Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan peta sangat penting dalam merancang, menyiapkan dan...
oleh admin | Apr 6, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Buku berjudul #Solusi Tanding Jokowi: Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup baru saja diluncurkan oleh Samdhana Institute pada awal bulan April ini. Dalam buku ini dibedah berbagai macam persoalan yang belum disentuh lewat kebijakan Pemerintah, khususnya di...
oleh admin | Apr 5, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Membuat gambut tetap basah. Sekat kanal yang dilakukan Greenpeace, Cimtrop, Save Our Borneo dan masyarakat di lahan gambut di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, memasuki penghujan, akhir tahun lalu. Foto: Sapariah Saturi Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah...
