oleh admin | Jun 4, 2016 | Pemetaan Partisipatif
“Sejak kurang lebih dua tahun ini, kami memang sudah melakukan program itu (pemetaan). Pemda (Luwu Utara) … Luwu Utara, Sulsel (ANTARA Sulsel) – Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama yang melakukan pemetaan desa untuk wilayah...
oleh admin | Mei 28, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Pelatihan agraria di Sambirejo Sragen dikabarkan telah dibubarkan Polsek Sambirejo siang tadi. SRAGEN — Polisi dikabarkan telah membubarkan sebuah acara pelatihan pemetaan agraria di Sambirejo, Sragen, yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),...
oleh admin | Mei 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA- Epistema Institute menemukan hanya sekitar 15.577 hektare wilayah adat yang diakui oleh pemerintah daerah dari total sekitar 40 juta hektare di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Epistema Institute Yance Arizona menuturkan pihaknya menemukan luas wilayah...
oleh admin | Mei 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Ilustrasi KEBERADAAN tapal batas kampung di Kabupaten Berau masih dalam tahap penyusunan rencana aksi. Dalam acara Lokakarya Tata Batas Kampung Kabupaten Berau di Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb, Senin (23/5) kemarin, salah satu kendala yang dihadapi yakni kampung...
oleh admin | Mei 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
PONTIANAK-Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Masyhud menyatakan perhutanan sosial merupakan program prioritas Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan yang ingin memberdayakan sekaligus mensejahterakan masyarakat,...
oleh admin | Mei 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan pelbagai persoalan masyarakat adat ke Forum Tetap PBB khusus isu masyarakat adat. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan menyatakan pihaknya menyampaikan pernyataan lisan dan tertulis dalam...
oleh admin | Mei 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional...
oleh admin | Mei 13, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bogor – Dalam rangka mendorong percepatan kebijakan satu peta (one map policy), Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan universitas. Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, bentuk kerja sama dengan pemda untuk...
oleh admin | Mei 2, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengupayakan penerapan Satu Peta untuk menghindari tumpang tindih lahan dan penyelesaian program pemerintah. Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menuturkan...
oleh admin | Apr 28, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, PALEMBANG–Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumsel memastikan hak guna usaha perkebunan yang diterbitkan badan itu selalu berada di luar kawasan hutan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau, Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk meminta data-data lapangan pada seluruh kementerian dan lembaga. Data yang dimaksud adalah sebagai pelengkap pembentukan kebijakan satu peta...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
INILAHCOM, Jakarta – Banyaknya tumpang tindih aturan baik di pusat maupun, berdampak kepada tidak optimalnya kinerja pemerintah. Wajar saja, kehidupan rakyat Indonesia masih saja jauh dari sejahtera. “Banyak persoalan dasar yang tidak kita sentuh. Sekarang...
