oleh admin | Jul 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Sulawesi tengah mengalami krisis ruang. Sekitar 54 persen dari seluruh daratan Pulau Sulawesi telah habis dibagi untuk perizinan tambang, hak guna usaha, HPH dan HTI. Tambang menempati peringkat pertama sebanyak 25 persen atau 4,78 juta hektar. Kedua untuk migas...
oleh admin | Jul 6, 2015 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – CEO Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalbar, Susanto, mengungkapkan crude palm oil (CPO) menjadi komoditas ekspor andalan di Indonesia dengan memberikan kontribusi devisa sangat besar bagi negara ini. “CPO memang merupakan komoditas...
oleh admin | Jul 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan revisi akhir peta indikatif restorasi gambut skala 1:250 ribu pada akhir Juli 2016. Revisi final nantinya telah memasukkan sejumlah penyesuaian kawasan yang tumpang tindih dengan areal pangan....
oleh admin | Jul 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) merilis data bahwa sekitar 246 ribu luas Sulawesi Selatan sudah dikapling untuk usaha tambang. Sebanyak 202 perusahaan bertaraf nasional...
oleh admin | Jul 1, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif se Sulawesi membuat diskusi Potret Krisis Penguasaan Ruang Sulawesi di Hotel Ibis Makassar, Jl Maipa,...
oleh admin | Jun 30, 2015 | Pemetaan Partisipatif
 FAJARONLINE, MAROS – Hasil Potret krisis penguasaan ruang pulau Sulawesi yang disusun Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Makassar, SLPP Tolekaju, SLPP Sulawesi Barat, SLPP Sulawesi Tenggara, SLPP...
oleh admin | Jun 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Yulius Sigi kini bisa bernafas lega. Kini ia dan warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, lainnya kini memiliki kepastian wilayah kelola. Batas-batas wilayah telah dipetakan dengan baik dan rinci sejak dilaksanakannya kegiatan Sustainable Land...
oleh admin | Jun 16, 2015 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA — Sejumlah pihak mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut pengajuan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan sejumlah dokumen kehutanan milik publik. Pencabutan penting untuk...
oleh admin | Jun 15, 2015 | Pemetaan Partisipatif
[download id=”wpdm_package id=’1749′”]
oleh admin | Jun 15, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Selama ini banyak pemegang izin usaha pertambangan berdalih bahwa kendala teknologi menjadi persoalan utama dalam melakukan kegiatan paska tambang. Terlebih mengembalikan kondisi lahan seperti semula. Benarkah? Secara umum, permasalahan tambang di Indonesia disebabkan...
