oleh admin | Mei 31, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Masyarakat adat tampak belum mendapatkan pengakuan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merauke. Salah satu terlihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Merauke, belum memasukkan wilayah-wilayah adat. Masyarakat adat Malind Anim mendiami 20 Distrik 160 Kampung dan delapan...
oleh admin | Mei 28, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Cibinong, Berita Geospasial BIG – Pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Topografi TNI-AD (Dittop...
oleh admin | Mei 27, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hamsaluddin melaporkan dari MUSDA AMAN Rampi Kabupaten Luwu Utara ‘’Silahkan Masyarakat Adat Rampi untuk mempersiapkan segala syaratnya seperti wilayah, sejarah asal usul, kelembagaan Adat, Hukum Adat dan Situs atau Pusaka Peninggalan Adat. Jika hal ini dipenuhi...
oleh admin | Mei 27, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Hutan larangan di Nagari Sei Buluh, Sumbar, yang tak boleh diganggu gugat, sebagai rumah air dan menjaga daerah dari mara bahaya. Masyarakat punya kearifan lokal untuk menjaga alam mereka. Foto: Sapariah Saturi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data...
oleh admin | Mei 27, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perlawanan masyarakat adat atas penguasaan negara terhadap wilayah adat harus melalui jalan terjal. Mimi, misalnya, seorang ibu rumah tangga dari Alolama, Sulawesi Tenggara. Penemuan tambang emas di wilayahnya justru membuatnya mendekam di balik jeruji besi. “Ada...
oleh admin | Mei 26, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan penting dilakukan mengingat ada sinergisitas antara rencana pengelolaan masyarakat dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Foto: Rhett Butler Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (PPLB) merupakan perencanaan...
oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PPLB adalah perencanaan penggunaan lahan yang menekankan pada proses partisipatif, menggunakan metode pemetaan partisipatif, dan perencanaan tata guna lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan provinsi harus mengakomodasi penuh Perencanaan Penggunaan...
oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Kuasa pemerintah melakukan pengesahan aset pulau-pulau terluar nusantara diharapkan tetap menjamin hak masyarakat adat guna mengantisipasi konflik. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan sertifikasi tanah untuk kawasan perbatasan dan pulau terluar...
oleh admin | Mei 22, 2015 | Pemetaan Partisipatif
PT Rimba Makmur Utama (RMU) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan 13 desa di sekitar konsesi di Kecamatan Kamipang dan Mandawai, Katingan, Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diharapkan mampu menghadirkan restorasi ekosistem hutan dan...
oleh admin | Mei 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (Antara/Prasetyo Utomo) Jakarta -‎ Di era reformasi yang disertai penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), konflik pertanahan (agraria) cenderung mengalami...
oleh admin | Mei 18, 2015 | Pemetaan Partisipatif
RMOL. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyaÂtakan hutan adat bukan hutan negara, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meÂlindungi masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap, putusan MK tersebut...
oleh admin | Mei 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif
Akibat adanya persoalan hukum dalam kasus revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang menjerat Annas Maamun (gubernur Riau non aktif), Presiden RI, Joko Widodo bakal membentuk tim untuk menyelidiki tingkat kepentingan RTRW Riau. Riauterkini – PEKANBARU...
