Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman
Mengintegrasikan Peta Kelola Masyarakat untuk Kurangi Konflik Lahan

Mengintegrasikan Peta Kelola Masyarakat untuk Kurangi Konflik Lahan

oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif

PPLB adalah perencanaan penggunaan lahan yang menekankan pada proses partisipatif, menggunakan metode pemetaan partisipatif, dan perencanaan tata guna lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan provinsi harus mengakomodasi penuh Perencanaan Penggunaan...
Pemetaan Partisipatif Harus Menjamin Hak Masyarakat Adat

Pemetaan Partisipatif Harus Menjamin Hak Masyarakat Adat

oleh admin | Mei 23, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Kuasa pemerintah melakukan pengesahan aset pulau-pulau terluar nusantara diharapkan tetap menjamin hak masyarakat adat guna mengantisipasi konflik. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan sertifikasi tanah untuk kawasan perbatasan dan pulau terluar...
Restorasi Hutan Kolaboratif, RMU Tandatangani Kesepahaman dengan 13 Desa

Restorasi Hutan Kolaboratif, RMU Tandatangani Kesepahaman dengan 13 Desa

oleh admin | Mei 22, 2015 | Pemetaan Partisipatif

PT Rimba Makmur Utama (RMU) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan 13 desa di sekitar konsesi di Kecamatan Kamipang dan Mandawai, Katingan, Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diharapkan mampu menghadirkan restorasi ekosistem hutan dan...
Konflik Agraria Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Mediasi

Konflik Agraria Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Mediasi

oleh admin | Mei 21, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (Antara/Prasetyo Utomo) Jakarta -‎ Di era reformasi yang disertai penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), konflik pertanahan (agraria) cenderung mengalami...
Pemerintah Belum Lindungi Masyarakat Adat Putusan MK Diabaikan

Pemerintah Belum Lindungi Masyarakat Adat Putusan MK Diabaikan

oleh admin | Mei 18, 2015 | Pemetaan Partisipatif

RMOL. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menya­takan hutan adat bukan hutan negara, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk me­lindungi masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap, putusan MK tersebut...
Presiden RI Janji Bentuk Tim Selidiki Masalah RTRW Riau

Presiden RI Janji Bentuk Tim Selidiki Masalah RTRW Riau

oleh admin | Mei 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Akibat adanya persoalan hukum dalam kasus revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang menjerat Annas Maamun (gubernur Riau non aktif), Presiden RI, Joko Widodo bakal membentuk tim untuk menyelidiki tingkat kepentingan RTRW Riau. Riauterkini – PEKANBARU...
Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan

Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan

oleh admin | Mei 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Sudahlah jatuh terimpa tangga. Inilah nasib yang menimpa warga Pulau Wawonii. Mengapa tidak, tanah terampas tambang karena izin pemerintah daerah, kala melawan…aparat yang menjadi penjaga perusahaan datang menangkap dan menganiaya… Aksi brutal aparat kepolisian...
Koalisi: Lembaga P3H Bukan Jawaban buat Jerat Korporasi

Koalisi: Lembaga P3H Bukan Jawaban buat Jerat Korporasi

oleh admin | Mei 12, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Rumah warga adat Semende Banding Agung, yang dibakar Polhut, kala operasi gabungan TNBBS, di Bengkuku, Senin (23/12/13). Foto: AMAN Bengkulu Masih ingat dengan kasus Nenek Asyani, yang dihukum satu tahun penjara gara-gara mengambil beberapa batang kayu di hutan? Atau...

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

oleh admin | Mei 11, 2015 | Pemetaan Partisipatif

PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi...
Greenpeace Sebut Kebun Sawit Andil Besar Deforestasi, Apa Langkah Perbaikan?

Greenpeace Sebut Kebun Sawit Andil Besar Deforestasi, Apa Langkah Perbaikan?

oleh admin | Mei 7, 2015 | Pemetaan Partisipatif

Greenpeace menyatakan, setidaknya ratusan perusahaan perkebunan sawit memberikan andil deforestasi cukup tinggi. Penelitian Greenpeace memperlihatkan keadaan ini. Untuk itu, ini perlu langkah langkah penanganan serius hingga Indonesia mampu menerapkan nol...
Data SLUP Rampi Jadi Acuan Dishutbun Lutra Rubah Status Kawasan Hutan

Data SLUP Rampi Jadi Acuan Dishutbun Lutra Rubah Status Kawasan Hutan

oleh admin | Mei 7, 2015 | Pemetaan Partisipatif

MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Tiga lembaga yang terbentuk dalam Tim Sustainable Land Use Planning (SLUP) kecamatan Rampi Kabupaten Luwu utara hari ini melakukan audiens dengan Dishutbun kabupaten Luwu Utara, (07/5/15). Audiens yang dilaksanakan di aula Dishutbun ini...
572 Hektar Areal Pertanian Menyusut di Sukabumi

572 Hektar Areal Pertanian Menyusut di Sukabumi

oleh admin | Mei 2, 2015 | Pemetaan Partisipatif

SUKABUMI (Pos Kota) – Sekitar 572 hektar areal pertanian di Kabupaten Sukabumi menyusut sepanjang 2012-2013. Menyusutnya luasan areal pertanian tersebut disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sukabumi berdasarkan data dari Badan Pusat...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress