Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Select Page

P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

by admin | Nov 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=41]

P.25/Menhut-II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

by admin | Nov 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=40]

InPres No.2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

by admin | Nov 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=39]

InPres No.1 tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

by admin | Nov 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=38]

UU No.18 Tahun 2004

by admin | Nov 24, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=37]
32 Komunitas Adat di Toraja Petakan Wilayah Bersamaan

32 Komunitas Adat di Toraja Petakan Wilayah Bersamaan

by admin | Nov 18, 2014 | Pemetaan Partisipatif

Sore itu, cuaca di Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, agak mendung. Di tengah pepohonan pinus, di sebuah bungalow, tampak sejumlah pemuda dari beberapa komunitas adat di Toraja. Mereka sedang mendiskusikan dan mencocokkan...
SOP Pemetaan Partisipatif Perlu untuk Memastikan Hak-hak Masyarakat Masuk Kebijakan Satu Peta

SOP Pemetaan Partisipatif Perlu untuk Memastikan Hak-hak Masyarakat Masuk Kebijakan Satu Peta

by admin | Nov 14, 2014 | Pemetaan Partisipatif

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) beserta kelompok-kelompok masyarakat sipil telah berhasil menyelesaikan Standard Operating Procedure (SOP) Pemetaan Partisipatif. SOP ini berperan penting dalam memastikan integrasi peta partisipatif dalam kebijakan satu...

Konfrensi Pers SOP PP 12 November 2014

by admin | Nov 13, 2014 | Pemetaan Partisipatif

 
Standar Operating Procedure (SOP) Pemetaan Partisipatif Satu Langkah Menuju Pengakuan Peta Wilayah Masyarakat Adat/Lokal

Standar Operating Procedure (SOP) Pemetaan Partisipatif Satu Langkah Menuju Pengakuan Peta Wilayah Masyarakat Adat/Lokal

by admin | Nov 12, 2014 | Pemetaan Partisipatif

Pada konferensi pers SOP Pemetaan Partisipatif yang diadakan pada Rabu (12/11) di Jakarta. Hadir di acara tersebut Deny Rahadian; Koordinator Nasional JKPP, Imam Hanafi; Kepala Divisi Advokasi JKPP, Ari Dartoyo; Kepala Bidang Standardisasi Penyelenggaraan IG, William...

Peraturan Bersama (PB3 Menhut II 2014)

by admin | Nov 12, 2014 | Pemetaan Partisipatif

[wpdm_file id=35]

KPK Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Kawasan Hutan

by admin | Nov 11, 2014 | Pemetaan Partisipatif

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (11/11), evaluasi pelaksanaan NKB Percepatan...
KPK Evaluasi Setahun Perkembangan NKB Kehutanan

KPK Evaluasi Setahun Perkembangan NKB Kehutanan

by admin | Nov 11, 2014 | Pemetaan Partisipatif

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi perjalanan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia dalam Semiloka di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas,...
« Older Entries
Next Entries »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress