by admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
by admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
by admin_s | Feb 23, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, 27 Januari 2026 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengidentifikasi hampir 82 juta hektare wilayah adat, mencakup ratusan komunitas masyarakat adat pesisir dan...
by admin_s | Feb 13, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Penulis: Risdawati Ahmad, dan Cahyani Fitra Tanjung Bogor, 3 Februari 2026 – Di tengah percepatan proyek strategis nasional, ekspansi industri ekstraktif, dan integrasi tata ruang yang kian masif, peta-peta yang dihasilkan masyarakat justru masih berada di pinggiran...
by admin_s | Jan 30, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengakuan...
by admin_s | Nov 4, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Bogor, 27 Agustus 2025 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyelenggarakan diskusi nasional bertajuk “Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup: Praktik Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat”. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 12 komunitas adat dari berbagai...
